MADINAH, PustakaJC.co - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menambah anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp43,19 miliar dalam Perubahan APBD (PAPBD) 2025. Tambahan anggaran ini digunakan untuk memperluas lima program strategis bantuan sosial yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Jatim.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memperkuat perlindungan sosial yang lebih inklusif, khususnya bagi kelompok rentan di berbagai daerah. Dilansir dari jatimpos.co, Jumat, (13/6/2025).
“Negara harus hadir nyata dengan jaring pengaman sosial yang inklusif, agar tidak ada satu pun warga yang tertinggal,” ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Rabu, (12/6/2025).
Sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota akan menerima bantuan sosial dari perluasan lima program strategis.
Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) mengalami perluasan dengan penambahan 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di 26 kabupaten/kota. Anggaran tambahan sebesar Rp1,8 miliar digelontorkan, dengan masing-masing penerima mendapatkan bantuan Rp1,8 juta yang dicairkan dalam dua tahap.
Program PKH Plus untuk lansia juga diperluas. Sebanyak 10.000 lansia tambahan di 10 kabupaten/kota akan menerima bantuan. Dengan tambahan anggaran sebesar Rp15 miliar, total penerima program ini menjadi 60.000 lansia dengan total anggaran Rp115 miliar. Setiap lansia penerima perluasan akan mendapatkan Rp1,5 juta dalam tiga tahap.
Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KE) turut diperluas melalui penambahan 10.000 KPM di 14 kabupaten/kota. Anggaran tambahan sebesar Rp15 miliar disiapkan, di mana setiap penerima akan mendapatkan bantuan modal usaha senilai Rp1,5 juta. Dengan perluasan ini, total penerima menjadi 33.000 KPM dengan total anggaran Rp49,5 miliar.
Perluasan juga dilakukan pada program Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera atau KIP Putri Jawara. Tambahan 1.980 KPM di 12 kabupaten/kota akan menerima bantuan usaha produktif sebesar Rp3 juta. Anggaran tambahan untuk program ini mencapai Rp5,94 miliar, sehingga total penerima menjadi 3.590 KPM dengan total anggaran Rp10,77 miliar.
Sementara itu, bantuan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas juga diperluas. Sebanyak 1.158 penerima tambahan akan mendapat alat bantu, dengan anggaran Rp5,45 miliar. Total penerima kini menjadi 2.068 orang dengan anggaran keseluruhan Rp9,75 miliar. Jenis bantuan mencakup kursi roda, hearing aid, walker, kruk, tongkat kaki tiga, tongkat tuna netra adaptif, dan prothese.
Khofifah menyatakan bahwa perluasan bansos ini bukan hanya soal angka dan anggaran, tetapi bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Kami ingin memastikan tidak ada warga rentan yang tertinggal. Perluasan ini adalah bentuk aksi nyata untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperkuat pemberdayaan masyarakat,” kata Khofifah.
Ia menambahkan, jaring pengaman sosial harus terus diperkuat sebagai pondasi ketahanan sosial masyarakat Jawa Timur.
“Dengan memperluas jaring pengaman sosial, kami berharap ketahanan dan kemandirian masyarakat Jawa Timur semakin kokoh. Inilah bagian dari ikhtiar menuju Jawa Timur yang adil, sejahtera, dan inklusif,” pungkas Gubernur Jatim itu. (ivan)
