JAKARTA, PustakaJC.co – Suasana Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendadak ramai, Selasa, (7/10/2025). Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi kompak mendatangi Kemenkeu untuk memprotes kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Mereka menilai kebijakan tersebut memberatkan, karena pemotongan mencapai 20–30 persen untuk level provinsi dan bahkan 60–70 persen untuk kabupaten/kota. Dilansir dari surabayapagi.com, Sabtu, (11/10/2025).
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang menjadi juru bicara menyebut kebijakan ini berpotensi melumpuhkan program pembangunan, terutama gaji PPPK dan proyek infrastruktur daerah.
“Beban pembiayaan PPPK dan pembangunan jalan cukup besar. Dengan pemotongan rata-rata 20–30 persen, bahkan di kabupaten sampai 70 persen, ini sangat berat,” ujarnya.
Namun, langkah para gubernur ini justru membuat sebagian legislator bingung. Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ahmad Irawan menilai protes tersebut terlambat karena UU APBN 2026 sudah disahkan melalui proses politik antara Presiden dan DPR.
“Saya terkejut dengan langkah para gubernur. Seharusnya advokasi dilakukan sebelum UU APBN disahkan,” tegas Irawan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan agar Kemendagri dan pemda tetap fokus menjaga efektivitas program pembangunan di tengah pengalihan TKD. Tito juga meminta agar pengawasan dan efisiensi anggaran diperketat.
“Perlu langkah antisipatif agar dinamika TKD tidak mengganggu pelayanan publik,” kata Menteri Dalam Negeri ini.
Polemik pemotongan TKD ini masih menjadi sorotan. Para gubernur berharap pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan tersebut agar tak menghambat pembangunan dan kesejahteraan daerah. (ivan)
