Fraksi PKB menilai penurunan ini menunjukkan reformasi dan restrukturisasi fiskal yang dijanjikan belum optimal. Mereka mendesak Pemprov meningkatkan strategi pengelolaan pendapatan, termasuk pengawasan lebih ketat dan fokus pada sektor-sektor yang mengalami penurunan drastis.
Menanggapi kritik tersebut, Khofifah memastikan Pemprov tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan publik meski fiskal tertekan. APBD 2026 tetap diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar, perlindungan masyarakat rentan, dan penguatan program prioritas.
“Sekali lagi saya tegaskan, penurunan ini akibat perubahan regulasi nasional. Namun kami akan maksimal mengelola fiskal secara akuntabel untuk menjaga pembangunan Jawa Timur,” tutupnya. (ivan)
