SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong penguatan perlindungan sekaligus pemberdayaan perempuan bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperluas peran perempuan dalam pembangunan daerah serta memperkuat kesetaraan gender di berbagai sektor.
Khofifah menyebut jumlah penduduk Jawa Timur pada semester II tahun 2025 mencapai 42.226.212 jiwa, dengan komposisi perempuan sekitar 50,15 persen atau sebanyak 21.179.156 jiwa. Dilansir dari antaranews.com, Senin, (9/3/2026).
“Ini menjadi kekuatan besar sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah,” kata Khofifah di Surabaya, Minggu, (8/3/2026).
Ia menjelaskan sejumlah indikator pembangunan gender di Jawa Timur menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur tahun 2024 tercatat sebesar 92,19, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 91,85.
Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur juga mengalami perbaikan signifikan dengan turun menjadi 0,347 pada 2024, dari sebelumnya 0,423 pada 2023.
“Angka ini berada di bawah rata-rata nasional sebesar 0,421 dan menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan gender terendah di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Jawa Timur saat ini telah mencapai sekitar 20 persen. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga tercatat sebesar 60,64 persen.
Meski demikian, Khofifah menegaskan masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi bersama, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan anak, serta persoalan stunting.
“Peningkatan kualitas hidup perempuan harus terus menjadi perhatian bersama. Karena perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga pelaku utama pembangunan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus memperkuat kebijakan perlindungan perempuan melalui penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di berbagai daerah.
Menurut Khofifah, langkah tersebut penting untuk memastikan perempuan memperoleh perlindungan, dukungan, serta kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.
Peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret menjadi momentum global untuk menyoroti perjuangan perempuan dan pentingnya kesetaraan gender.
Mengutip laman resmi UN Women, tema Hari Perempuan Internasional 2026 adalah “Rights. Justice. Action. For All Women and Girls.”
Dalam pesan globalnya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres, menyebut hingga saat ini perempuan di dunia baru menikmati sekitar 64 persen dari hak hukum yang dimiliki laki-laki.
“Momentum Hari Perempuan Internasional harus menjadi pengingat bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan hak, perlindungan, kesempatan, dan ruang yang adil dalam pembangunan,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan perempuan merupakan pilar penting dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa.
“Ketika perempuan maju dan berdaya, maka bangsa ini juga akan semakin kuat,” katanya. (ivan)
