SURABAYA, PustakaJC.co - Khofifah Indar Parawansa optimistis Jawa Timur mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, sekaligus memperkuat kualitas tata kelola keuangan di tengah tantangan global.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menatap target ambisius mempertahankan opini WTP yang telah diraih selama 10 tahun berturut-turut sejak 2015 hingga 2024. Dilansir dari antaranews.com, Kamis, (2/4/2026).
Khofifah menegaskan capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan harus diikuti perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Capaian ini tentu kita syukuri bersama. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi agar kualitas tata kelola keuangan semakin baik,” tegasnya.
Selain tata kelola, Khofifah juga membeberkan kinerja ekonomi Jawa Timur sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,33 persen dengan kontribusi 14,40 persen terhadap nasional dan 25,29 persen di Pulau Jawa.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah menembus Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target. Sementara investasi mencapai Rp147,7 triliun—tertinggi dalam enam tahun terakhir—disusul pertumbuhan ekspor 16,61 persen dan transaksi misi dagang lebih dari Rp20 triliun.
Meski begitu, angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah. Pada 2025 tingkat kemiskinan berada di kisaran 9,3 persen, menunjukkan tren penurunan namun tetap perlu perhatian serius.
“Capaian ini menjadi refleksi sekaligus pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan bersama,” ujarnya.
Di tengah tekanan geopolitik global dan fluktuasi harga pangan serta energi, Khofifah menekankan pentingnya efisiensi anggaran dengan fokus pada belanja produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tantangan ke depan bukan hanya membelanjakan anggaran, tetapi memastikan value for money bahwa setiap rupiah benar-benar memberi manfaat optimal,” katanya.
Sementara itu, Bobby Adhityo Rizaldi mengingatkan bahwa kelemahan pencatatan aset bisa menjadi faktor yang menurunkan opini laporan keuangan.
“Pencatatan aset yang tidak tepat bisa menghambat bahkan menurunkan opini. Karena itu perlu identifikasi dan mitigasi secara serius,” ujarnya. (ivan)
