SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan sejumlah sektor prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026. Total belanja daerah dalam perubahan anggaran tersebut mencapai Rp29,86 triliun.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memperkuat berbagai program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Dilansir dari antaranews.com, Senin, (10/8/2026).
Prioritas tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memperkuat program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat,” kata Khofifah dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur di Surabaya, Senin, (10/8/2026).
Dalam APBD-P 2026, total belanja daerah meningkat Rp2,64 triliun dibandingkan APBD murni. Kenaikan tersebut salah satunya didukung pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3,38 triliun yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Infrastruktur Jadi Salah Satu Prioritas
Sektor infrastruktur mendapatkan perhatian besar dalam perubahan anggaran. Melalui urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,10 triliun.
Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi, memperbaiki fasilitas publik serta melakukan normalisasi sungai.
Jika dihitung berdasarkan fungsi belanja, total anggaran untuk infrastruktur mencapai Rp8,27 triliun atau sekitar 32,9 persen dari total belanja APBD di luar belanja transfer.
Besarnya alokasi tersebut menunjukkan pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu instrumen penting Pemprov Jatim dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, sektor pendidikan menjadi salah satu penerima alokasi anggaran terbesar dalam APBD-P Jatim 2026.
Belanja fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp9,53 triliun atau 31,93 persen dari total belanja daerah.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk menambah penerima beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Pemprov Jatim menargetkan tambahan beasiswa bagi 50 ribu siswa.
Selain bantuan pendidikan, anggaran juga diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Jawa Timur.
Anggaran Kesehatan Rp6,18 Triliun
Penguatan layanan kesehatan juga menjadi prioritas dalam perubahan APBD 2026. Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,18 triliun untuk belanja fungsi kesehatan.
Anggaran tersebut setara dengan 24,29 persen dari total belanja dan akan digunakan untuk memperkuat berbagai layanan kesehatan masyarakat.
Salah satunya melalui penambahan pelayanan kesehatan bergerak serta peningkatan fasilitas kesehatan.
Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan lebih dekat dengan tempat tinggalnya.
Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp26,49 Triliun
Dari sisi pendapatan, Pemprov Jatim menargetkan pendapatan daerah dalam APBD-P 2026 mencapai Rp26,49 triliun.
Target tersebut meningkat Rp183,77 miliar dibandingkan target sebelumnya.
Kenaikan pendapatan daerah ditopang oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui retribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Selain itu, terdapat insentif dari pemerintah pusat atas keberhasilan Jawa Timur dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
Defisit Ditutup SiLPA
Meski belanja daerah meningkat, APBD-P Jatim 2026 masih mencatat defisit sebesar Rp3,37 triliun.
Khofifah memastikan kebutuhan pembiayaan tersebut akan ditutup melalui pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2025.
Di sisi lain, Pemprov Jatim juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,17 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dengan perubahan tersebut, Pemprov Jatim berharap kebijakan anggaran 2026 dapat semakin memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. (ivan)
