Khofifah menegaskan, prinsip utama dalam penyaluran bantuan kebencanaan adalah memastikan setiap bantuan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Pemprov Jatim tidak ingin bantuan yang dikirim justru tidak sesuai dengan kapasitas daerah penerima maupun kebutuhan riil di lapangan.
Menurutnya, Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam mendukung penanganan bencana di NTT karena didukung konektivitas transportasi laut. Jalur pelayaran dari Surabaya menuju wilayah NTT memungkinkan bantuan dikirim secara relatif langsung sehingga dapat mempercepat proses distribusi.
“Ini adalah duka bersama. Seluruh daerah di Indonesia memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi. Mungkin ada yang bisa bergerak lebih cepat dan ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Jawa Timur memiliki konektivitas yang memungkinkan bantuan dikirim lebih cepat,” tuturnya.
Selain bantuan logistik dan kesehatan, Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain selama masa tanggap darurat. Kebutuhan tersebut mencakup kemungkinan penambahan posko, dapur umum hingga relawan.
Khofifah mengatakan, Dinas Sosial dan BPBD Jatim telah membahas kemungkinan penambahan dapur umum lapangan apabila kapasitas yang tersedia di wilayah terdampak belum mencukupi.
“Kita hitung apakah masih dibutuhkan dapur umum lapangan. Jika jumlah lapangan dirasakan masih harus ditambah maka Dinas Sosial dan BPBD akan menyiapkan,” katanya.
