Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer sebagai garda terdepan pendidikan.
Dikutip dari BKN, untuk kriteria penerima menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suharti, dilakukan pendataan secara bertahap, yaitu:
Menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Memastikan penerima adalah guru honorer yang belum tersertifikasi.
Memverifikasi data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Memastikan keabsahan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Melihat status bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan desil ekonomi (Desil 1–10).
Gaji kecil yang diterima guru honorer bukan sekadar soal anggaran, tetapi juga menyangkut sistem dan prioritas kebijakan. Sudah saatnya masyarakat dan pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pendidik, baik mereka yang bertstatus tetap maupun kontrak.
Pendidikan yang baik dimulai dari guru yang sejahtera dan dihargai. Tanpa itu, sulit membayangkan masa depan cerah bagi generasi penerus bangsa. (int)
