“Yang jadi kasihan, kan, bagaimana nasib anak yang tidak berasal dari SMP dengan indeks prestasi tinggi. Karena memang ada unsur subjektivitas, bisa jadi soal ujiannya lebih mudah atau lebih sulit,” tambah Emil.
Ia menekankan, perbaikan sistem SPMB tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi, tetapi juga butuh intervensi dari pemerintah pusat.
“Ini tidak sempurna. Nah, bagaimana kita membenahi ini memang harus didiskusikan. Ini tidak bisa sakarepe gubernur, karena ini ranahnya menteri pendidikan. Sekarang ada wacana TKA (Tes Kompetensi Akademik), ya kita ikuti dan kita lihat,” tutup Plt Gubernur Jatim ini.
Emil menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk terus menyempurnakan sistem seleksi SPMB agar lebih transparan, adil, dan berpihak pada siswa. Langkah-langkah korektif pun mulai dilakukan, termasuk mendorong verifikasi data yang lebih ketat dan mendukung inisiatif Tes Kompetensi Akademik dari pusat. (ivan)
