SURABAYA, PustakaJC.co - Pemprov Jawa Timur kembali mengambil langkah strategis untuk menekan angka putus sekolah melalui Program Bantuan Biaya Pendidikan bagi siswa prasejahtera jenjang SMA, SMK, dan SLB. Program ini resmi diluncurkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Dyandra Convention Center, Rabu, (10/12/2025) malam.
Sebanyak 48.077 siswa menerima bantuan senilai Rp1 juta per anak dengan total anggaran Rp48,07 miliar. Bantuan ini menjadi bagian dari prioritas Jatim Cerdas dalam upaya memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban keluarga prasejahtera. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Jumat, (12/12/2025).
Peluncuran program turut dihadiri Direktur SUPD IV Kemendagri RI Paudah, Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai, dan Dirut Bank Jatim Winardi Legowo.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa bantuan pendidikan ini bukan sekadar transfer dana, tetapi merupakan investasi penting untuk menyiapkan generasi emas Jawa Timur.
“Gunakan bantuan ini sebaik-baiknya karena ini amanah supaya anak-anak tidak putus sekolah,” pesan Khofifah.
Ia juga mengajak para orang tua untuk terus mendorong anak-anaknya menuntaskan pendidikan hingga jenjang tinggi, sekaligus mencegah pernikahan usia anak.
Khofifah menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur 2025 mencapai 76,13, naik 0,78 poin dari tahun sebelumnya dan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun, pemerataan akses pendidikan tetap menjadi fokus agar Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah terus meningkat.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, menjelaskan bahwa bantuan diperuntukkan bagi siswa dari keluarga prasejahtera desil 1 dan 2 yang tidak menerima Program Indonesia Pintar (PIP) atau program sejenis.
“Tahun pertama ini sasaran adalah siswa kelas 11 dan 12. Untuk kelas 10 akan masuk pada 2026 karena datanya belum lengkap di Dapodik,” jelas Aries.
Bantuan disalurkan melalui virtual account masing-masing siswa dan dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, hingga perlengkapan belajar.
Aries menyebut, awalnya target penerima hanya 5.700 siswa, namun naik menjadi 48.077 setelah mempertimbangkan data DTSEN dan kemampuan keuangan daerah.
Ia memastikan program ini bersifat berkelanjutan sesuai kemampuan APBD.
Direktur SUPD IV Kemendagri RI, Paudah, mengapresiasi komitmen Jawa Timur yang dinilai berhasil memastikan anak usia sekolah tetap berada di satuan pendidikan.
“Program ini menunjukkan keseriusan Jatim dalam menjamin hak pendidikan warga,” ujar Direktur SUPD IV Kemendagri ini.
Ia juga menyoroti bahwa Jatim menjadi satu-satunya provinsi yang telah menyelesaikan dokumen rencana anak tidak sekolah, sebagai bagian dari strategi nasional menekan angka putus sekolah.
Program bantuan pendidikan ini diharapkan memperkuat ekosistem pendidikan dan memastikan tidak ada anak prasejahtera di Jawa Timur yang berhenti sekolah karena kendala biaya. (ivan)
