SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pesan tegas kepada 128 kepala SMA, SMK, dan SLB agar menghentikan praktik perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan.
Pesan itu disampaikan saat pelantikan kepala sekolah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, (25/3/2026).
“Penguatan karakter harus menjadi perhatian utama. Kepala sekolah harus lebih sering berinteraksi dengan siswa dan memastikan kondisi psikologis mereka terjaga, sehingga tidak terjadi bullying,” ujar Khofifah, dikutip dari antaranews.com, Kamis, (26/3/2026).
Ia menegaskan, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, berbagai persoalan seperti perundungan, konflik antarsiswa, hingga potensi kekerasan harus dicegah sejak dini.
Menurutnya, kasus kekerasan yang muncul di jenjang perguruan tinggi kerap berakar dari lingkungan pendidikan sebelumnya.
Selain itu, Khofifah juga meminta kepala sekolah mampu membangun sinergi di tengah keterbatasan anggaran pendidikan yang dalam RKPD porsinya tidak lebih dari 20 persen.
“Capaian tidak boleh berkurang, tetapi program harus lebih maksimal melalui sinergi yang baik,”tegasnya.
Ia juga menyebut kualitas pendidikan Jawa Timur saat ini berada di atas rata-rata provinsi lain. Para kepala sekolah diminta menjaga sekaligus meningkatkan prestasi akademik maupun nonakademik yang telah diraih.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan, sejatinya ada 130 kepala sekolah yang akan dilantik. Namun, dua orang masih ditunda karena proses verifikasi kondisi sekolah.
Dari 128 kepala sekolah yang dilantik, sebanyak 56 orang merupakan promosi dari guru. Rinciannya, 23 berasal dari lulusan bakal calon kepala sekolah dan 33 dari jalur nonreguler melalui program guru penggerak. Sisanya merupakan hasil mutasi.
Masa jabatan kepala sekolah berlangsung selama empat tahun. Jalur reguler dapat menjabat hingga dua periode, sementara jalur nonreguler hanya satu periode.
Aries menambahkan, evaluasi kinerja kepala sekolah dilakukan melalui mekanisme penghargaan dan sanksi dengan indikator utama integritas, inovasi, serta kebersihan lingkungan sekolah.
“Integritas, inovasi, dan kebersihan lingkungan sekolah menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja kepala sekolah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan pencanangan zona integritas melalui penandatanganan pakta integritas bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk memastikan tata kelola sekolah yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih akan melanjutkan pengisian jabatan kepala sekolah berikutnya, mengingat sekitar 65 posisi saat ini masih kosong dan masih dijabat pelaksana tugas. (ivan)
