SURABAYA, PustakaJC.co - Kementerian Sosial menargetkan lebih dari 150 ribu siswa mengikuti program Sekolah Rakyat pada 2027. Perluasan program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang tidak sekolah maupun putus sekolah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, jumlah siswa yang saat ini mengikuti program Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 43 ribu orang. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat signifikan pada tahun depan seiring pembangunan gedung permanen di berbagai daerah. Dilansir dari antaranews.com, Sabtu, (8/8/2026).
“Target jangka panjang pemerintah adalah agar setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa,” kata Saifullah Yusuf saat meninjau gedung rintisan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tangerang, Sabtu, (8/8/2026).
Menurutnya, perluasan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah menjangkau anak-anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan. Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menemukan dan mengajak anak-anak tersebut kembali mengikuti pembelajaran.
Saifullah mencontohkan, sejumlah pendamping bahkan harus meluangkan waktu hingga 24 jam untuk melacak keberadaan anak-anak yang menjadi sasaran program.
Selain menyasar anak putus sekolah, pemerintah juga memperluas program bagi anak-anak yang pada jam sekolah justru mengamen atau mencari penghasilan di pasar dan tempat umum.
Dalam program rintisan tambahan di Kabupaten Tangerang, Kemensos telah menjangkau sekitar 400 anak jalanan. Dari jumlah tersebut, 300 anak telah menjalani asesmen dan memenuhi syarat untuk mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat.
Sementara lebih dari 100 anak lainnya masih membutuhkan proses penyetaraan atau matrikulasi sebelum mengikuti pembelajaran. Kondisi tersebut antara lain disebabkan kemampuan membaca yang belum memadai, persoalan kesehatan, serta berbagai permasalahan sosial lainnya.
Perluasan program Sekolah Rakyat tersebut juga menjadi perhatian bagi daerah, termasuk Jawa Timur. Dengan target lebih dari 150 ribu siswa pada 2027, kesiapan daerah menjadi salah satu faktor penting agar penambahan peserta didik dapat diimbangi dengan ketersediaan sekolah, tenaga pendidik, fasilitas, serta sistem pendampingan.
Selain kapasitas pendidikan, pemetaan calon siswa juga menjadi tantangan. Pemerintah daerah perlu memastikan anak-anak dari keluarga miskin, tidak sekolah, maupun putus sekolah dapat teridentifikasi dan memperoleh akses terhadap program tersebut.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai salah satu upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah siswa, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan mereka memperoleh pendidikan dan pendampingan secara berkelanjutan.
Dengan target 150 ribu siswa pada 2027, pemerintah daerah kini dituntut memperkuat pemetaan kebutuhan sekaligus memastikan perluasan Sekolah Rakyat benar-benar menjangkau anak-anak yang selama ini paling sulit mengakses pendidikan. (ivan)
