JAKARTA, PustakaJC.co – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp820,9 triliun untuk program pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat 13,9 persen dibandingkan proyeksi anggaran pendidikan pada APBN 2026 yang mencapai Rp720,8 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan alokasi anggaran pendidikan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memenuhi amanat konstitusi terkait pembiayaan pendidikan nasional. Dilansir dari suarasurabaya.net, Jumat, (14/8/2026).
“Sesuai UUD 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk penyelenggaraan pendidikan nasional,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat, (14/8/2026).
Anggaran pendidikan tersebut rencananya disalurkan melalui tiga jalur. Belanja pemerintah pusat (BPP) mendapatkan alokasi Rp490,7 triliun, transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp277,1 triliun, serta pembiayaan sebesar Rp53 triliun.
Sejumlah program pendidikan menjadi sasaran pemanfaatan anggaran tersebut. Salah satunya Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditujukan kepada 22,1 juta siswa.
Selain itu, pemerintah menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 1,3 juta guru nonpegawai negeri sipil (PNS).
Anggaran pendidikan juga akan mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan menjangkau 60,6 juta penerima.
Pemerintah turut mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, renovasi 12.215 unit sekolah dan madrasah, serta pembangunan 100 Sekolah Rakyat. Selain pembangunan, pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk operasional 166 Sekolah Rakyat.
Dukungan pembiayaan pendidikan lainnya diberikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 54,2 juta siswa dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) untuk 6,3 juta peserta didik.
Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan Tunjangan Profesi Guru bagi aparatur sipil negara daerah (ASND) untuk 1,7 juta guru di daerah. Tambahan penghasilan (tamsil) ASND juga dialokasikan bagi 20,7 ribu guru di daerah.
Anggaran pendidikan turut mencakup Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk 148 museum dan taman budaya serta dukungan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa defisit dalam RAPBN 2027 ditargetkan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan defisit APBN 2026 yang berada di level 2,68 persen terhadap PDB.
Pembiayaan anggaran pada 2027 direncanakan mencapai Rp671,2 triliun. Nilai tersebut menurun dibandingkan rencana pembiayaan dalam APBN 2026 yang mencapai Rp689,1 triliun.
Sementara itu, belanja negara pada 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Pendapatan negara pada 2027 juga diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, meningkat dibandingkan target pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.
Dengan alokasi Rp820,9 triliun, pemerintah menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam RAPBN 2027, dengan anggaran diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan dukungan bagi peserta didik dan guru, serta memperkuat sarana dan prasarana pendidikan. (ivan)
