JAKARTA, PustakaJC.co - Kementerian Agama (Kemenag) merumuskan tiga langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat serta mengoptimalkan potensi dana sosial keagamaan di Indonesia. Tiga pilar utama tersebut meliputi perluasan layanan wakaf produktif, konsolidasi 32 instrumen dana sosial syariah bernilai potensi Rp1.200 triliun per tahun, hingga penguatan ekosistem filantropi melalui sinergi cendekiawan enam agama.
Langkah penguatan ekosistem filantropi tersebut dipaparkan oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat membuka The 2nd Global Conference on Waqf Development (GLOW) 2026 di Jakarta, Kamis, (15/10/2026). Inisiatif ini menempatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai pilar strategis dalam menopang perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dilansir dari kemenag.go.id, Minggu, (28/10/2026).
“Wakaf itu lebih fleksibel untuk kita berdayakan di masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia. Pengelola harta wakaf atau nazhir dapat berbentuk perorangan, yayasan, badan hukum seperti PT atau CV, maupun lembaga perbankan, selama administrasinya dikelola secara profesional dan akuntabel,” ujar Menag Nasaruddin Umar.
Berbeda dengan skema zakat yang ketat dengan delapan golongan penerima (asnaf), pengembangan aset wakaf dan penyaluran manfaatnya (mauquf alaih) memiliki ruang gerak yang lebih luwes untuk membiayai fasilitas kemaslahatan umum.
1. Wakaf Produktif dan Tabungan Wakaf Uang
Sebagai bukti konkret, Menag mencontohkan praktik pengelolaan wakaf produktif berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Banten. Melalui tata kelola profesional oleh nazhir, keuntungan operasional SPBU tersebut disalurkan secara berkelanjutan untuk membiayai kesejahteraan guru serta pembangunan sarana pendidikan di pondok pesantren sekitar.
Selain aset fisik, Kemenag gencar mensosialisasi skema menabung melalui wakaf uang yang telah berpayung hukum di Indonesia. Lewat skema ini, modal pokok masyarakat dipastikan tetap utuh dan bebas potongan pajak, sementara imbal hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk program pemberdayaan umat secara berkelanjutan.
2. Konsolidasi 32 Dana Sosial Syariah
Dari sisi penguatan makro, Kemenag mendorong sinergi lintas lembaga demi mendongkrak indeks literasi dan kesadaran berekonomi syariah nasional yang saat ini tercatat masih berada di angka 8,2 persen.
Penguatan literasi ini dijalankan melalui kolaborasi Kemenag bersama Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) sebagai perumus konsep akademik, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sebagai penggerak praktis, serta Bank Indonesia, BWI, dan Baznas. Sinergi ini mengonsolidasi 32 instrumen dana sosial umat Islam—seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hingga hibah—yang berpotensi menghimpun dana sedikitnya Rp1.200 triliun per tahun.
3. Sinergi Cendekiawan Enam Agama
Gerakan kemandirian sosial-ekonomi berbasis keagamaan ini tidak hanya difokuskan pada umat Islam. Kemenag turut memperluas wadah cendekiawan keagamaan dengan melantik Ikatan Cendekiawan Katolik, Ikatan Cendekiawan Kristen, Ikatan Cendekiawan Hindu, Ikatan Cendekiawan Buddha, dan Ikatan Cendekiawan Konghucu, mendampingi keberadaan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).
Dalam waktu dekat, Kemenag akan mempertemukan para cendekiawan dari enam agama tersebut untuk merumuskan tata kelola dan optimalisasi lembaga dana sosial di tiap-tiap agama.
“Pengembangan ekonomi berbasis dana sosial keagamaan ini tidak hanya dilakukan oleh umat Islam, tetapi umat beragama lain juga memiliki lembaga filantropi di agamanya masing-masing. Ketika dana sosial di setiap agama terkelola secara optimal, kekuatan filantropi keagamaan ini akan bersinergi memperkuat langkah negara dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan program strategis bangsa,” pungkas Menag. (ivan)
