SURABAYA, PustakaJC.co - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa seluruh sekolah SMA/SMK negeri maupun swasta di Jawa Timur dilarang keras menahan ijazah lulusan. Larangan ini tetap berlaku meski siswa belum melunasi sumbangan komite sekolah.
Penegasan tersebut disampaikan Emil merespons laporan masyarakat di media sosial terkait dugaan penahanan ijazah siswa karena tunggakan sumbangan komite. Setelah ditelusuri, penumpukan ijazah yang belum diambil setelah kelulusan ternyata dialami oleh sebagian besar siswa di sekolah terkait. Dilansir dari kompas.com, Rabu, (21/10/2026).
Emil menjelaskan, hasil klarifikasi bersama pihak sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan menunjukkan adanya perbedaan pemahaman. Pihak sekolah membantah melakukan penahanan secara sengaja, sementara siswa merasa enggan mengambil ijazah karena merasa terbeban kewajiban finansial.
“Pengambilan ijazah tidak boleh disyaratkan dengan pelunasan sumbangan komite. Sistemnya harus diubah—sekolah yang justru wajib memastikan ijazah sampai ke tangan siswa, bahkan mendatangi mereka jika tidak diambil,” ujar Emil, dikutip Selasa, (20/10/2026).
Menurut Emil, norma sosial seperti rasa segan (ewuh pakewuh) atau merasa berutang kerap membuat siswa enggan mengambil haknya. Padahal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak pernah memposisikan sumbangan komite sebagai kewajiban yang bersifat mengikat.
“Di dalam sistem Pemprov Jatim, sumbangan komite sifatnya sukarela. Tidak ada hubungannya dengan hak akademik. Siswa tetap berhak mengikuti ujian dan menerima ijazah tanpa syarat finansial apa pun,” tegasnya.
Mengantisipasi kasus serupa berulang di daerah lain, Pemprov Jawa Timur berencana memperketat pengawasan di tingkat cabang dinas dan mengevaluasi ekosistem komite sekolah agar tidak menciptakan tekanan psikologis maupun finansial bagi siswa dan orang tua. (ivan)
