BOGOR, PustakaJC.co – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan terhadap kode etik bagi seluruh sumber daya manusia (SDM) Sekolah Rakyat. Penegakan aturan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan, kenyamanan, serta perlindungan peserta didik di lingkungan sekolah.
Gus Ipul menyampaikan penegasan itu saat membuka Pelatihan Kompetensi Dasar Tenaga Pengamanan, Manajemen Kasus bagi Case Manager, dan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi Operator Sekolah Rakyat di Harris Hotel & Convention Cibinong City Mall, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, (4/11/2026).
Menurut Gus Ipul, seluruh unsur SDM Sekolah Rakyat, mulai dari guru, kepala sekolah, wali asrama, wali asuh, tenaga pengamanan, case manager, hingga operator data, memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan secara profesional. Dilansir dari jatimpos.co, Jumat, (6/11/2026).
“Ada wali asrama, ada wali asuh, ada sekuriti, ada guru, ada kepala sekolah, dan tadi ada manajer kasus, ada juga dari teman-teman yang mengelola data. Semuanya ini harus bisa bekerja dengan disiplin dan berpegang teguh pada kode etik yang ada,” kata Gus Ipul.
Pelatihan tersebut berlangsung serentak pada 3–9 November 2026 di sejumlah lokasi di Kabupaten Bogor. Sebanyak 839 peserta mengikuti kegiatan yang terdiri atas tenaga pengamanan, case manager, dan operator Sekolah Rakyat.
Pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam aspek keamanan dan perlindungan anak, penanganan kasus peserta didik, serta pengelolaan data pendidikan. Penguatan kapasitas tersebut dinilai penting seiring dengan pelaksanaan fungsi Sekolah Rakyat yang tidak hanya berorientasi pada pendidikan, tetapi juga rehabilitasi dan pemberdayaan.
Gus Ipul menjelaskan, peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari latar belakang keluarga yang beragam, terutama keluarga tidak mampu yang masuk desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan pendampingan yang mengedepankan empati. Karena itu, peningkatan kualitas SDM harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola sekolah.
“Sehingga memerlukan pendampingan dengan penuh empati dari seluruh pemangku kepentingan Sekolah Rakyat. Intinya SDM-nya terus diperkuat, tata kelolanya terus diperbaiki, mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan Pak Presiden,” ujarnya.
Selain disiplin dan kode etik, Gus Ipul juga mengingatkan seluruh SDM Sekolah Rakyat agar tidak melakukan tiga dosa besar pendidikan, yakni perundungan, kekerasan fisik dan seksual, serta intoleransi atau radikalisme.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta menyatakan ikrar untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan Sekolah Rakyat serta berkomitmen menghindari segala bentuk pelanggaran.
Gus Ipul menegaskan, Kementerian Sosial tidak akan memberikan toleransi terhadap SDM Sekolah Rakyat yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi pemberhentian akan diberlakukan secara tegas.
“Karena siapapun yang melakukan ini, tidak akan kita toleransi dan akan langsung kita berhentikan. Langsung kita berhentikan, tidak ada ceritanya pakai peringatan-peringatan,” tegasnya.
Di sisi lain, Gus Ipul mendorong SDM Sekolah Rakyat turut berperan dalam penguatan perlindungan sosial melalui keterlibatan sebagai Agen Perlinsos. Peran tersebut diarahkan untuk membantu registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) dan pemutakhiran data secara digital.
Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, SDM Sekolah Rakyat diharapkan dapat membantu masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bansos tetapi belum terdaftar dalam sistem pemerintah.
Gus Ipul meminta peserta pelatihan memperluas keterlibatan dengan mengajak tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sekitar untuk menjadi Agen Perlinsos.
“Ini adalah sistem terbaru pemerintah dalam rangka menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” katanya.
Pelatihan tersebut juga diisi dengan penampilan siswa Sekolah Rakyat berupa tari nusantara, paduan suara, dan pembacaan puisi.
Turut hadir dalam kegiatan itu Plt. Kepala Pusdiklatbangprof Kemensos Afrizon Tanjung, Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Fatkhurohman Taufik, Direktur Poltekesos Bandung Suharma, serta jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Sosial dan para fasilitator. (ivan)
