Rini menjelaskan, hasil pendataan tersebut menjadi dasar untuk memberikan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Bagi keluarga yang mengalami kendala biaya, pemerintah dapat mengupayakan beasiswa, dukungan CSR, maupun bantuan melalui swadaya masyarakat.
“Ketika ditemukan anak yang belum sekolah karena tidak punya biaya, kita bisa mengupayakan beasiswa, CSR, bahkan melalui Kampung Pancasila. Ada kampung yang ketika mengetahui anak usia 5–6 tahun belum sekolah, kemudian menyekolahkan anak tersebut menggunakan biaya swadaya masyarakat,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Febrina Kusumawati, menambahkan hasil pemetaan menjadi dasar pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan sesuai kebutuhan setiap wilayah.
Anak yang belum mengakses PAUD karena persoalan biaya maupun keterbatasan fasilitas akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor, termasuk ASN pendamping di tingkat RW.
“Kalau ada anak yang belum sekolah karena kendala biaya, bisa disampaikan melalui ASN pendamping di wilayah atau Bunda PAUD kelurahan. Nanti kami lakukan pemetaan dan asesmen untuk melihat kebutuhan serta mencarikan solusi yang sesuai, baik melalui akses sekolah, beasiswa maupun dukungan lainnya,” kata Febrina.
