Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya sekaligus Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Prof Martadi, menilai keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat memperkuat pemerataan layanan PAUD.
Menurutnya, kontribusi perusahaan tidak harus berupa bantuan dana. Dukungan juga dapat diberikan melalui penyediaan alat peraga edukasi, fasilitas belajar, beasiswa, pelatihan guru, edukasi pola asuh bagi orang tua, hingga kegiatan kunjungan edukatif ke lingkungan perusahaan.
“Banyak hal yang bisa dilakukan perusahaan, misalnya memberikan beasiswa, mengangkat anak asuh untuk pendidikan, membantu fasilitas belajar, atau melatih guru. Bahkan, perusahaan juga bisa mengajak anak-anak berkunjung untuk mengenal lingkungan kerja. Surabaya itu ruang belajarnya bukan hanya ruang kelas, tetapi seluruh Kota Surabaya,” tutur Martadi.
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Herdiana, mengatakan penguatan PAUD juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah.
Menurutnya, pendidikan pada usia 5–6 tahun menjadi fondasi bagi kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan berikutnya, baik dari aspek kognitif, sosial, emosional, maupun kemandirian.
Herdiana menekankan bahwa lingkungan pendidikan PAUD harus mampu memberikan rasa aman dan penerimaan bagi setiap anak. Guru juga perlu memahami kebutuhan masing-masing peserta didik, memberikan kesempatan bermain sekaligus berpikir, serta melibatkan orang tua dalam proses pendampingan di rumah.
“Yang utama dalam pendidikan PAUD adalah memastikan anak merasa aman dan diterima. Guru juga harus memahami kebutuhan setiap anak, memberikan kesempatan bermain sekaligus berpikir, serta melibatkan orang tua agar pendampingan yang dilakukan di sekolah dapat dilanjutkan di rumah,” pungkasnya. (ivan)
