SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membangun sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) khusus bagi anak penyandang disabilitas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan inklusif sekaligus memastikan anak berkebutuhan khusus memperoleh pendampingan sesuai kondisi dan kemampuannya sejak dini.
Ketua Bunda PAUD Surabaya, Rini Indriyani, mengatakan pendirian PAUD khusus disabilitas menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak. Pada tahun ajaran ini, Pemkot Surabaya telah membangun satu lokasi sekolah khusus yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Senin, (9/11/2026).
“Untuk anak PAUD, alhamdulillah tahun ajaran ini kita membangun sekolah khusus anak disabilitas atau anak-anak spesial. Antusiasnya luar biasa, meskipun saat ini baru satu tempat karena keterbatasan yang ada. Kami berharap ke depan semakin banyak anak yang bisa terfasilitasi,” kata Rini, Senin, (9/11/2026).
Selain membangun fasilitas pendidikan, Pemkot Surabaya menggandeng Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melalui program Sapa Inklusi. Program tersebut memberikan pelatihan kepada guru PAUD untuk mendeteksi dini anak berkebutuhan khusus serta memahami cara mendampingi mereka selama proses pembelajaran di tingkat PAUD dan taman kanak-kanak (TK).
Rini berharap pelatihan tersebut dapat menjangkau lebih banyak tenaga pendidik sehingga kemampuan mengenali dan mendampingi anak berkebutuhan khusus dapat tersebar di seluruh wilayah Surabaya.
“Harapannya, semakin banyak guru PAUD yang mendapatkan pelatihan sehingga kemampuan mendeteksi dan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus bisa tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Dengan begitu, layanan pendidikan inklusi dapat semakin luas hingga tingkat PAUD,” ujarnya.
Penguatan layanan pendidikan inklusif juga dilakukan melalui Rumah Anak Prestasi (RAP) yang tersebar di lima wilayah Surabaya. Fasilitas tersebut menjadi ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi melalui berbagai kegiatan keterampilan, seperti melukis, membuat batik, hingga bermain musik.
Di sisi lain, Pemkot Surabaya melibatkan Bunda PAUD tingkat kecamatan dan kelurahan bersama Kampung Pancasila untuk memastikan tidak ada anak usia dini yang tertinggal dari layanan pendidikan.
Pendataan dilakukan dengan memetakan anak usia 5–6 tahun yang sudah maupun belum bersekolah. Pemerintah juga mengidentifikasi penyebab anak belum mengakses pendidikan, mulai dari keterbatasan biaya, akses sekolah, hingga kondisi disabilitas.
Rini menjelaskan, hasil pendataan tersebut menjadi dasar untuk memberikan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Bagi keluarga yang mengalami kendala biaya, pemerintah dapat mengupayakan beasiswa, dukungan CSR, maupun bantuan melalui swadaya masyarakat.
“Ketika ditemukan anak yang belum sekolah karena tidak punya biaya, kita bisa mengupayakan beasiswa, CSR, bahkan melalui Kampung Pancasila. Ada kampung yang ketika mengetahui anak usia 5–6 tahun belum sekolah, kemudian menyekolahkan anak tersebut menggunakan biaya swadaya masyarakat,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Febrina Kusumawati, menambahkan hasil pemetaan menjadi dasar pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan sesuai kebutuhan setiap wilayah.
Anak yang belum mengakses PAUD karena persoalan biaya maupun keterbatasan fasilitas akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor, termasuk ASN pendamping di tingkat RW.
“Kalau ada anak yang belum sekolah karena kendala biaya, bisa disampaikan melalui ASN pendamping di wilayah atau Bunda PAUD kelurahan. Nanti kami lakukan pemetaan dan asesmen untuk melihat kebutuhan serta mencarikan solusi yang sesuai, baik melalui akses sekolah, beasiswa maupun dukungan lainnya,” kata Febrina.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya sekaligus Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Prof Martadi, menilai keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat memperkuat pemerataan layanan PAUD.
Menurutnya, kontribusi perusahaan tidak harus berupa bantuan dana. Dukungan juga dapat diberikan melalui penyediaan alat peraga edukasi, fasilitas belajar, beasiswa, pelatihan guru, edukasi pola asuh bagi orang tua, hingga kegiatan kunjungan edukatif ke lingkungan perusahaan.
“Banyak hal yang bisa dilakukan perusahaan, misalnya memberikan beasiswa, mengangkat anak asuh untuk pendidikan, membantu fasilitas belajar, atau melatih guru. Bahkan, perusahaan juga bisa mengajak anak-anak berkunjung untuk mengenal lingkungan kerja. Surabaya itu ruang belajarnya bukan hanya ruang kelas, tetapi seluruh Kota Surabaya,” tutur Martadi.
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Herdiana, mengatakan penguatan PAUD juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah.
Menurutnya, pendidikan pada usia 5–6 tahun menjadi fondasi bagi kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan berikutnya, baik dari aspek kognitif, sosial, emosional, maupun kemandirian.
Herdiana menekankan bahwa lingkungan pendidikan PAUD harus mampu memberikan rasa aman dan penerimaan bagi setiap anak. Guru juga perlu memahami kebutuhan masing-masing peserta didik, memberikan kesempatan bermain sekaligus berpikir, serta melibatkan orang tua dalam proses pendampingan di rumah.
“Yang utama dalam pendidikan PAUD adalah memastikan anak merasa aman dan diterima. Guru juga harus memahami kebutuhan setiap anak, memberikan kesempatan bermain sekaligus berpikir, serta melibatkan orang tua agar pendampingan yang dilakukan di sekolah dapat dilanjutkan di rumah,” pungkasnya. (ivan)
