Ia juga menyoroti dampak perubahan kebijakan terhadap tenaga pendidik. Guru harus kembali menyesuaikan perangkat pembelajaran, sementara siswa dituntut beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru.
Edi kemudian membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dengan sejumlah negara, seperti Australia, Singapura, Selandia Baru, Inggris, dan Finlandia. Menurutnya, negara-negara tersebut cenderung memberikan fleksibilitas kepada siswa melalui kombinasi mata pelajaran wajib, pendalaman materi, dan pilihan mata pelajaran sesuai minat.
Dengan pendekatan tersebut, siswa tetap memperoleh pengetahuan dasar yang kuat sekaligus memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi pada bidang tertentu.
Karena itu, ia mendorong pemerintah agar tidak terburu-buru menetapkan kebijakan pengembalian penjurusan. Evaluasi terhadap sistem sebelumnya perlu dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data agar persoalan yang muncul dapat diketahui akar penyebabnya.
Menurut Edi, pemerintah perlu mengidentifikasi kelemahan penerapan sistem mata pelajaran pilihan pada masa Kurikulum Merdeka, kemudian merumuskan strategi perbaikan berdasarkan hasil kajian ilmiah.
Ia menegaskan, sistem pendidikan yang ideal bukan sekadar menghidupkan kembali pembagian jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, melainkan membangun pola pembelajaran yang mampu memberikan fondasi keilmuan kuat tanpa menghilangkan fleksibilitas siswa.
Dengan demikian, perubahan kebijakan pendidikan diharapkan tidak hanya mengikuti pergantian arah kebijakan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sekolah, kesiapan guru, perkembangan ilmu pengetahuan, serta masa depan pendidikan siswa. (ivan)
