JAKARTA, PustakaJC.co – Rencana pemerintah mengembalikan sistem penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mulai tahun ajaran 2027/2028 menuai kritik dari kalangan akademisi. Kebijakan yang kembali menghadirkan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa tersebut dinilai berpotensi menambah kebingungan di lingkungan pendidikan, terutama bagi guru dan siswa.
Akademisi pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES), Edi Subkhan, menilai perubahan kebijakan penjurusan yang berulang menunjukkan belum adanya arah dan perencanaan pendidikan nasional yang konsisten. Dilansir dari nu.or.id, Rabu, (11/11/2026).
Menurutnya, perubahan kebijakan yang terus berganti membuat guru dan siswa menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
“Menurut saya sebenarnya itu menunjukkan bahwa pemerintah seolah-olah tidak punya visi pendidikan yang jelas, tidak punya blueprint pendidikan yang jelas,” ujar Edi kepada NU Online, Rabu, (11/11/2026).
Ia menjelaskan, penghapusan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa dalam penerapan Kurikulum Merdeka sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada siswa dalam memilih mata pelajaran sesuai minat dan rencana pendidikan lanjutan.
Meski demikian, Edi mengakui penerapan sistem tersebut belum berjalan optimal. Salah satu persoalannya berkaitan dengan kesesuaian pilihan mata pelajaran di SMA dengan sistem penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi.
Namun, menurutnya, kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengembalikan sistem lama secara keseluruhan. Pemerintah dinilai perlu terlebih dahulu mengevaluasi dan memperbaiki aspek implementasi yang belum berjalan maksimal.
“Ketika problem di masa sebelumnya itu ada pada wilayah implementasi, sebenarnya hal yang bisa dilakukan adalah memperbaiki implementasinya. Jadi bukan kemudian mengembalikan pada gagasan yang ada sebelumnya lagi,” jelasnya.
Edi juga menilai pembagian siswa ke dalam tiga jurusan secara kaku kurang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin mengarah pada pendekatan lintas disiplin.
Menurutnya, sejumlah bidang keilmuan saat ini tidak dapat dikategorikan secara sederhana ke dalam rumpun sains, sosial, maupun humaniora. Psikologi, desain, dan seni menjadi beberapa contoh bidang yang membutuhkan pendekatan multidisipliner.
Ia menilai sistem penjurusan yang terlalu kaku berpotensi membatasi ruang eksplorasi siswa dalam menentukan bidang pendidikan yang ingin ditekuni.
Selain itu, Edi mengingatkan bahwa kebijakan penjurusan di SMA harus terhubung dengan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Tanpa koordinasi yang jelas antara kedua sektor pendidikan tersebut, siswa justru berpotensi dirugikan ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Ketika bicara soal peminatan dan penjurusan di SMA, berarti juga berbicara bagaimana sistem yang ada di perguruan tinggi untuk bisa menerima itu. Kalau ini tidak dibicarakan, justru akan merugikan siswa itu sendiri,” katanya.
Ia juga menyoroti dampak perubahan kebijakan terhadap tenaga pendidik. Guru harus kembali menyesuaikan perangkat pembelajaran, sementara siswa dituntut beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru.
Edi kemudian membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dengan sejumlah negara, seperti Australia, Singapura, Selandia Baru, Inggris, dan Finlandia. Menurutnya, negara-negara tersebut cenderung memberikan fleksibilitas kepada siswa melalui kombinasi mata pelajaran wajib, pendalaman materi, dan pilihan mata pelajaran sesuai minat.
Dengan pendekatan tersebut, siswa tetap memperoleh pengetahuan dasar yang kuat sekaligus memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi pada bidang tertentu.
Karena itu, ia mendorong pemerintah agar tidak terburu-buru menetapkan kebijakan pengembalian penjurusan. Evaluasi terhadap sistem sebelumnya perlu dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data agar persoalan yang muncul dapat diketahui akar penyebabnya.
Menurut Edi, pemerintah perlu mengidentifikasi kelemahan penerapan sistem mata pelajaran pilihan pada masa Kurikulum Merdeka, kemudian merumuskan strategi perbaikan berdasarkan hasil kajian ilmiah.
Ia menegaskan, sistem pendidikan yang ideal bukan sekadar menghidupkan kembali pembagian jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, melainkan membangun pola pembelajaran yang mampu memberikan fondasi keilmuan kuat tanpa menghilangkan fleksibilitas siswa.
Dengan demikian, perubahan kebijakan pendidikan diharapkan tidak hanya mengikuti pergantian arah kebijakan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sekolah, kesiapan guru, perkembangan ilmu pengetahuan, serta masa depan pendidikan siswa. (ivan)
