SURABAYA, PustakaJC.co - Demokrasi Indonesia hari ini sedang menghadapi gejala yang mengkhawatirkan. Setiap lima tahun masyarakat berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara, mengantre dengan harapan, lalu pulang dengan jari bertinta sebagai simbol telah menunaikan hak politiknya.
Namun di balik panggung demokrasi elektoral yang terlihat meriah, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana pilihan rakyat benar-benar bebas ketika kandidat yang tersedia telah disaring, dikemas, dan ditentukan oleh segelintir elite partai politik?
Dalam pandangan ini, partai politik tidak lagi sekadar menjadi saluran aspirasi rakyat, melainkan berubah menjadi entitas yang mengelola kekuasaan layaknya sebuah waralaba politik yang terorganisir.
Dalam teori ekonomi, kartel merupakan bentuk kerja sama sejumlah pelaku usaha untuk mengendalikan pasar dan meminimalkan persaingan. Mekanisme serupa dinilai mulai terlihat dalam praktik politik modern ketika partai-partai besar membangun kesepakatan-kesepakatan yang pada akhirnya membatasi kompetisi politik yang sehat.
Mengacu pada tesis Richard Katz dan Peter Mair, partai politik dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi "cartel party", yakni partai yang lebih fokus menjaga keberlangsungan kekuasaan bersama dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.
