Dampak yang paling banyak disorot adalah melemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ketika sebagian besar kekuatan politik berada dalam satu barisan kekuasaan, maka kontrol terhadap kebijakan publik berpotensi menjadi kurang optimal.
Parlemen yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas penggunaan anggaran negara dan pelaksana aspirasi rakyat dapat kehilangan daya kritisnya apabila mekanisme checks and balances tidak berjalan secara sehat.
Berbagai program strategis nasional kemudian berpotensi berjalan tanpa perdebatan yang cukup mendalam mengenai efektivitas, dampak, maupun prioritas penggunaannya.
Dalam kajian politik, kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan istilah state capture atau penangkapan negara. Situasi tersebut menggambarkan ketika proses penyusunan kebijakan publik lebih banyak dipengaruhi kelompok-kelompok berkepentingan dibanding kebutuhan masyarakat luas.
Akibatnya, kebijakan publik dapat bergeser dari orientasi pelayanan masyarakat menuju perlindungan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap pusat kekuasaan.
Meski demikian, penting untuk membedakan antara koalisi politik yang sehat dengan kartelisasi politik. Dalam sistem presidensial multipartai, pembentukan koalisi merupakan konsekuensi logis untuk membangun pemerintahan yang stabil.
Koalisi yang sehat tetap membuka ruang bagi oposisi, menghormati kritik, serta menjaga keseimbangan kekuasaan. Sebaliknya, kartel politik cenderung menutup ruang perbedaan dan mempertahankan status quo melalui berbagai instrumen kekuasaan.
