KEDIRI, PustakaJC.co — Para kiai sepuh berkumpul di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, dan menyampaikan pesan kepada peserta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) agar menjaga marwah, kehormatan, serta kedaulatan jam’iyyah dalam seluruh rangkaian muktamar, Rabu (26/8/2026).
Para muktamirin diminta menggunakan haknya secara bertanggung jawab dan tidak mudah terpengaruh tekanan, provokasi, maupun berbagai bentuk pengondisian yang dapat mengganggu jalannya proses permusyawaratan. Dilansir dari nu.or.id, Rabu, (26/8/2026).
Pertemuan para kiai sepuh tersebut berlangsung sekitar satu jam. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus dari Lirboyo, KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir dari Kajen, KH Abdullah Ubab Maimoen dari Rembang, serta KH Muhibbul Aman Aly dari Pasuruan.
KH Ma’ruf Amin mengatakan, tausiyah yang disampaikan para kiai sepuh ditujukan kepada seluruh muktamirin tanpa terkecuali. Menurutnya, peserta muktamar memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan kepemimpinan NU ke depan.
“Tausiah ini artinya untuk mengingatkan, pertama, kepada para muktamirin sebagai pemegang hak utama supaya dia menggunakan haknya dengan baik, jangan terintimidasi dengan terkena provokasi, memilih yang terbaik,” ujar Kiai Ma’ruf.
Ia menegaskan, muktamirin harus menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan terbaik untuk kepentingan jam’iyyah, baik dalam proses pemilihan Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) maupun kepengurusan NU yang akan datang.
Menurutnya, kepentingan jam’iyyah harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Pemimpin yang dipilih diharapkan merupakan sosok yang mampu membawa NU menuju kondisi yang lebih baik.
Kiai Ma’ruf juga mengingatkan konsekuensi moral bagi pihak yang sengaja memilih pemimpin yang dinilai tidak baik, sementara terdapat calon lain yang dianggap lebih baik.
“Jadi khianat kepada Nabi, khianat kepada pendiri (NU). Apalagi kalau memilihnya itu ada sesuatu, maka dosanya menjadi bertambah,” katanya.
Pesan tersebut menjadi bagian dari perhatian para kiai sepuh agar Muktamar ke-35 NU tetap berlangsung dengan mengedepankan nilai keulamaan, akhlakul karimah, serta kepentingan jam’iyyah.
Dalam pertemuan itu, para kiai sepuh menghasilkan tujuh poin tausiyah yang ditujukan kepada muktamirin dan Presiden Prabowo Subianto.
Poin pertama menegaskan bahwa NU merupakan jam’iyyah diniyyah ijtima’iyah yang menjunjung tinggi adab, akhlakul karimah, dan khittah Nahdliyyah. Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga keluhuran misi, marwah, serta kehormatan jam’iyyah.
Muktamar juga diminta dijauhkan dari tindakan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan akhlakul karimah.
Para kiai sepuh selanjutnya mengingatkan bahwa muktamar merupakan forum permusyawaratan para kiai, ulama, dan pemegang amanah jam’iyyah. Proses tersebut harus dijalankan dengan akal sehat, hati yang jernih, serta akhlak yang mulia.
Muktamirin diminta memilih pemimpin terbaik dengan mengutamakan kemaslahatan jam’iyyah, memperkuat persatuan, dan menghindari pertikaian.
Perhatian juga diberikan terhadap proses penentuan AHWA. Para kiai sepuh meminta agar kedudukan AHWA sebagai bagian dari maqam keulamaan tetap dihormati dan dijaga martabatnya.
Proses penentuan AHWA diharapkan terbebas dari transaksi, tekanan, rekayasa, maupun cara-cara lain yang dapat mencederai kemuliaan para ulama.
Para muktamirin juga ditegaskan sebagai pemegang kedaulatan dalam muktamar. Hak dan kemerdekaan mereka dalam menyampaikan pendapat serta menentukan pilihan harus dihormati.
Karena itu, tidak boleh ada pengondisian, tekanan, manipulasi, maupun rekayasa yang mengurangi kebebasan muktamirin dalam menjalankan haknya.
Para kiai sepuh turut menyerukan kepada pemerintah, kekuatan politik, serta seluruh pihak di luar jam’iyyah agar menghormati kemandirian NU dan kedaulatan Muktamar ke-35 NU.
Mereka meminta agar seluruh pihak menghindari tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan, pengondisian, maupun intervensi terhadap proses dan keputusan muktamar.
Dalam tausiyah tersebut, para kiai sepuh juga menyampaikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga agar pemerintah tetap berada pada posisi menghormati kemandirian Nahdlatul Ulama.
Apabila terdapat pejabat, termasuk menteri atau pihak lainnya, yang melakukan tindakan tidak patut dan dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar, para kiai berharap Presiden mengambil tindakan tegas.
Para kiai juga menyatakan kesiapan untuk menghadap Presiden secara langsung guna menyampaikan informasi serta hal-hal yang menjadi keprihatinan mereka.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kehormatan pemerintah, kemandirian Nahdlatul Ulama, sekaligus kedaulatan NU dalam menjalankan proses organisasi.
Selain itu, para kiai sepuh menyerukan kepada pihak-pihak yang mengacaukan proses Muktamar ke-35 NU agar segera menghentikan tindakan tersebut.
Mereka mengingatkan bahwa orang yang baik adalah mereka yang menyadari kesalahannya dan tidak melanjutkan tindakan yang tidak terpuji.
“Semoga Allah subhanahu wa ta’ala senantiasa menjaga, melindungi dan membimbing Nahdlatul Ulama,” pungkas KH Muhibbul Aman Aly. (ivan)
