Upaya untuk melakukan penataan kemudian semakin diperkuat setelah Muktamar NU di Makassar. PBNU mulai membangun kelembagaan yang secara khusus menangani pendidikan tinggi NU.
Menurut Faishal, LPTNU kemudian semakin efektif mengorganisasi perguruan tinggi NU dalam sekitar satu dekade terakhir. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah tata kelola.
Ia menyebut, dalam perkembangannya ditemukan tata kelola perguruan tinggi NU yang sangat beragam. Karena itu, PBNU menerbitkan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tata kelola perguruan tinggi NU.
Aturan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola atau governance, pembagian kewenangan antara badan penyelenggara dan rektorat, statuta hingga pengelolaan keuangan.
“Lima tahun terakhir kita akhirnya melihat tata kelola yang bervariasi. Itu kemudian kita atasi dengan penerbitan peraturan organisasi,” jelasnya.
