“Dulu anggarannya hanya Rp 20 miliar untuk warga miskin. Sekarang sudah ditanggung semua, termasuk untuk gangguan mata. Tapi keaktifannya perlu ditingkatkan,” kata Muhlis.
Diskusi ini diharapkan melahirkan kebijakan lokal yang lebih inklusif, menjangkau kelompok rentan, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bidang kesehatan, khususnya dalam isu penglihatan. (ivan)
