JAKARTA, PustakaJC.co — Rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memicu perdebatan di kalangan pelaku industri otomotif dan pengamat ekonomi. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan efisiensi anggaran, namun di sisi lain dikhawatirkan dapat menekan perkembangan industri otomotif dalam negeri.
Pengamat otomotif Yannes Pasaribu menilai keputusan impor kendaraan niaga dari India dapat dipahami sebagai langkah korporasi yang berorientasi pada efisiensi biaya jangka pendek. Menurutnya, biaya produksi kendaraan di India relatif lebih rendah dibanding Indonesia, sehingga harga kendaraan bisa ditekan cukup signifikan. Demikian dilansir dari Jawapos.com, minggu, (15/3/2026).
Ia menjelaskan, biaya tenaga kerja di India yang lebih murah serta adanya skema perdagangan seperti ASEAN-India Free Trade Area dan Comprehensive Economic Partnership Agreement membuat tarif bea masuk kendaraan impor hanya berkisar 0–10 persen.
Kondisi tersebut membuat harga kendaraan pikap impor seperti Mahindra Scorpio Pick-Up maupun Tata Yodha Pick-Up berada pada kisaran Rp150 juta hingga Rp350 juta per unit.
Sebaliknya, kendaraan niaga rakitan dalam negeri seperti Toyota Hilux atau Isuzu Traga memiliki harga lebih tinggi karena dibebani berbagai pajak domestik. Struktur pajak tersebut meliputi PPN sekitar 11 persen, PPnBM untuk kendaraan diesel tertentu, serta berbagai biaya administrasi lainnya.
Menurut Yannes, dengan struktur biaya tersebut, pemerintah berpotensi menghemat sekitar Rp5 hingga Rp10 triliun dari total nilai kontrak yang mencapai Rp24,66 triliun. Selain itu, impor juga memungkinkan pengiriman kendaraan dilakukan lebih cepat mulai 2026 tanpa harus menunggu waktu produksi dalam negeri yang bisa mencapai 6 hingga 12 bulan.
Meski demikian, ia menilai sebagian besar desa di Indonesia sebenarnya tidak memerlukan kendaraan dengan spesifikasi tinggi. Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) 2024 dari Badan Pusat Statistik, sekitar 70–80 persen desa di Jawa dan Sumatra sudah memiliki akses jalan aspal atau beton sehingga kendaraan pikap 4x2 produksi lokal dinilai sudah cukup memadai.
Selain lebih sesuai kebutuhan, kendaraan produksi dalam negeri juga memiliki keunggulan pada jaringan servis yang lebih luas serta ketersediaan suku cadang yang lebih mudah. Jika menggunakan kendaraan impor, ketergantungan pada komponen luar negeri berpotensi meningkatkan biaya perawatan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan bahwa keputusan impor diambil setelah pembicaraan dengan sejumlah produsen otomotif nasional tidak menghasilkan kesepakatan terkait harga maupun kapasitas produksi.
Ia mengatakan perusahaan telah mengundang beberapa produsen besar seperti Astra International, Isuzu Motors, Mitsubishi Motors, serta Hino Motors untuk membahas penyediaan kendaraan. Namun, kapasitas produksi yang ditawarkan dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan program secara cepat.
Secara total, kebutuhan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih mencapai 105 ribu unit. Pengadaan tersebut direncanakan dipenuhi melalui impor kendaraan dari India, yakni 35 ribu unit Mahindra Scorpio Pick-Up serta 70 ribu unit kendaraan produksi Tata Motors yang terdiri dari Tata Yodha Pick-Up dan Tata Ultra T.7 Light Truck.
Polemik ini pun memunculkan dilema antara percepatan program pembangunan ekonomi desa dan upaya memperkuat kemandirian industri otomotif nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih tinggi. (frcn)
