SURABAYA, PustakaJC.co - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan musim kemarau 2026 tidak akan seberat periode kemarau ekstrem yang terjadi pada 2015 maupun 2023 akibat fenomena El Nino kuat. Pemerintah pun optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat dipertahankan.
Sekretaris Jenderal Kementan, Suwandi, mengatakan berdasarkan pemantauan data iklim dari BMKG dan satelit NOAA, kondisi kemarau tahun ini masih berada dalam kategori yang lebih terkendali dibandingkan dua periode sebelumnya yang sempat memberikan tekanan besar terhadap sektor pertanian.
"Kalau melihat data yang kami pantau setiap hari, kondisi 2026 tidak seberat 2015 dan juga tidak seberat 2023. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kekhawatiran berlebihan," kata Suwandi.
Menurutnya, sektor pangan menjadi salah satu fondasi utama ketahanan nasional sehingga pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak perubahan iklim.
Ia menegaskan bahwa menjaga ketersediaan pangan bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga bagian penting dari menjaga kedaulatan bangsa.
Kementan menyebut kesiapan menghadapi musim kemarau tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Berbagai program penguatan produksi telah dilakukan, mulai dari optimasi lahan, cetak sawah baru, pembangunan dan pengembangan irigasi perpompaan, penyediaan benih unggul, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena periode Juli hingga September diperkirakan menjadi puncak musim kemarau di Indonesia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan telah menginstruksikan seluruh pemerintah daerah sejak awal tahun untuk melakukan langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan.
Melalui surat yang dikirim kepada gubernur dan bupati pada Maret 2026, pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki jaringan irigasi, melakukan normalisasi saluran air, hingga mengoptimalkan pemanfaatan embung dan waduk.
Selain itu, Kementan terus memperbarui informasi cuaca dan iklim berbasis data BMKG dan satelit NOAA agar petani dapat menyesuaikan pola tanam sesuai kondisi lapangan.
Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai varietas unggul yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan seperti Inpari, Inpago, Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, serta sejumlah varietas genjah lainnya.
Di sisi adaptasi, petani didorong memanfaatkan teknologi hemat air, menggunakan varietas berumur pendek, mempercepat masa tanam setelah panen, serta menerapkan pola tanam yang lebih efisien.
Salah satu strategi utama yang terus didorong adalah peningkatan indeks pertanaman dengan mempercepat jeda antara panen dan masa tanam berikutnya.
"Kalau selama ini tanam dua kali setahun, kita dorong menjadi tiga kali. Yang sebelumnya satu kali menjadi dua kali. Dengan lahan yang sama, produksi dapat meningkat karena frekuensi tanam bertambah," ujar Suwandi.
Pemerintah juga mendorong pola tumpang sari dengan komoditas seperti kacang tanah, kacang hijau, maupun sayuran untuk meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan petani.
Menariknya, Kementan menilai musim kemarau tidak selalu identik dengan penurunan hasil pertanian.
Dengan pengelolaan air yang baik, cuaca cerah justru dapat menjadi peluang meningkatkan produktivitas tanaman karena intensitas sinar matahari yang lebih optimal.
"Di saat musim kemarau, pencahayaan matahari sangat baik sehingga produktivitas tanaman bisa meningkat. Ini menjadi peluang untuk meningkatkan produksi apabila dikelola dengan teknologi yang tepat," jelasnya.
Untuk memperkuat mitigasi dampak kekeringan, pemerintah terus mengembangkan sistem irigasi perpompaan yang menjadi salah satu andalan menghadapi perubahan iklim.
Sepanjang 2026, pemerintah menyiapkan tambahan pompa air yang mampu melayani sekitar satu juta hektare lahan pertanian. Program tersebut melengkapi sistem perpompaan yang sebelumnya telah mendukung pengairan sekitar dua juta hektare lahan di berbagai daerah.
Selain itu, pemerintah menyiapkan sekitar 57 ribu unit pompa air serta berbagai alat dan mesin pertanian lainnya untuk mendukung produksi pangan nasional.
Sebagai bentuk perlindungan bagi petani, pemerintah juga menyiapkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare bagi lahan yang mengalami gagal panen akibat bencana.
Petani terdampak kekeringan juga akan memperoleh bantuan benih gratis, sarana produksi, alat mesin pertanian, hingga pendampingan percepatan tanam kembali.
Dengan berbagai langkah tersebut, Kementan optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga meskipun Indonesia memasuki musim kemarau pada 2026.
(int)
