GRESIK, PustakaJC.co – Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti mendorong pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Gresik memperkuat kapasitas usaha melalui peningkatan akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi produksi, serta pemenuhan legalitas usaha.
Dorongan tersebut disampaikan Nila saat membuka kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru (WUB) IKM di Aston Gresik Hotel & Conference Center, Kamis, (29/10/2026).
Menurut Nila, Kabupaten Gresik memiliki potensi pengembangan IKM yang cukup besar, mulai dari sektor kuliner, konveksi, hingga industri logam dan permesinan. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengelolaan usaha agar pelaku IKM mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Dilansir dari gresiksatu.com, Jumat, (30/10/2026).
“Pengembangan IKM perlu didukung dengan akses pembiayaan, teknologi produksi, dan legalitas usaha. Ketiga aspek ini penting agar pelaku usaha dapat berkembang, meningkatkan daya saing, dan membangun kemitraan dengan industri yang lebih besar,” ujarnya.
Ia menilai, keterbatasan modal dan ketersediaan mesin produksi yang sesuai kebutuhan masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku IKM. Selain itu, legalitas usaha juga perlu diperkuat agar mereka dapat mengakses berbagai program fasilitasi pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Nila memaparkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional yang mencapai Rp260,8 triliun hingga 21 Oktober 2026. Jumlah tersebut setara dengan 89,93 persen dari target penyaluran tahunan sebesar Rp290 triliun.
Ia berharap fasilitas pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh wirausaha baru dan pelaku IKM produktif untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan usaha, serta menjaga keberlanjutan bisnis.
Selain pembiayaan, Nila turut menyoroti pentingnya penyediaan infrastruktur produksi bagi pelaku industri kecil. Salah satunya melalui pembangunan Sentra IKM Logam di Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, pada Juli 2026 yang didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perindustrian senilai sekitar Rp14 miliar.
Keberadaan sentra tersebut diharapkan dapat memperluas akses pelaku IKM terhadap fasilitas dan mesin produksi modern. Meski demikian, optimalisasi pemanfaatan fasilitas menjadi hal penting agar keberadaannya benar-benar berdampak terhadap produktivitas dan perkembangan usaha masyarakat.
Nila juga mendorong penguatan kemitraan antara IKM dan industri berskala besar yang beroperasi di Gresik. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok industri sekaligus memperluas pasar.
Kegiatan WUB IKM tersebut turut membahas sejumlah materi, mulai dari penguatan kewirausahaan, pemasaran digital, akses pembiayaan melalui KUR, hingga pengurusan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Para peserta mendapatkan pembekalan dari narasumber yang memiliki kompetensi di bidang kewirausahaan, pemasaran digital, perbankan, dan instansi pemerintah daerah. Pembekalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta dalam mengelola bisnis, memperluas pemasaran, serta memenuhi persyaratan legalitas usaha.
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI, Nila menegaskan bahwa program pengembangan IKM harus mampu menjawab kebutuhan nyata pelaku usaha di daerah. Karena itu, dukungan tidak cukup hanya melalui pelatihan, tetapi juga perlu dilanjutkan dengan pendampingan, kemudahan pembiayaan, penyediaan sarana produksi, dan perluasan akses kemitraan.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi langkah awal bagi pelaku IKM di Gresik untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, memperkuat produktivitas, dan memperluas peluang pasar.
“Pelaku IKM perlu memanfaatkan berbagai fasilitas dan program yang telah tersedia, sekaligus terus meningkatkan kualitas usahanya. Dengan dukungan yang tepat dan kemitraan yang kuat, IKM dapat tumbuh serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” katanya. (ivan)
