Layanan tersebut tidak hanya mencakup pajak kendaraan bermotor, tetapi juga sejumlah kebutuhan perpajakan lainnya.
Di sisi lain, pemerintah rutin menggelar operasi gabungan bersama Bapenda Provinsi Jawa Timur, Satlantas, dan Jasa Raharja. Kegiatan itu tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai tertib lalu lintas dan kewajiban administrasi kendaraan.
Basari menyebut kemudahan akses pelayanan turut mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Realisasi penerimaan pada 2025, kata dia, bahkan melampaui target yang ditetapkan pemerintah provinsi.
Ia juga mengapresiasi masyarakat Surabaya yang telah memenuhi kewajiban PKB maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), termasuk untuk kendaraan baru.
Terkait penerimaan daerah, penerapan opsen PKB dan BBNKB di Surabaya telah berlangsung sejak 1 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
