SURABAYA, PustakaJC.co – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menyegel sebanyak 246 kamar rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) karena penghuni tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa maupun mengalihkan hak penghunian kepada pihak lain.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti, mengatakan penyegelan dilakukan untuk memastikan pemanfaatan hunian sesuai peruntukan sekaligus menegakkan ketentuan yang berlaku. Dilansir dari antaranews.com, Jumat, (13/11/2026).
“Kalau rusun kita kemarin ada 246 (kamar) rusun yang kita segel, karena dia (penghuni) tidak membayar atau beralih tangan,” kata Irna di Surabaya, Jumat, (13/11/2026).
Selain menertibkan Rusunawa, Satpol PP Surabaya juga melakukan penindakan terhadap bangunan rumah kos yang diduga melanggar ketentuan perizinan. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penertiban berada di kawasan Kandangan Jaya, Kecamatan Benowo.
Di kawasan tersebut, petugas menemukan tiga bangunan rumah kos milik satu orang yang masing-masing memiliki lima lantai. Dua bangunan diketahui telah beroperasi dan dihuni, sedangkan satu bangunan lainnya masih dalam proses pembangunan.
Irna mengatakan, seluruh aktivitas pada ketiga bangunan tersebut telah dihentikan karena tidak dilengkapi perizinan yang dipersyaratkan.
“Di Kandangan itu ternyata satu gang kos-kosan semua. Nah, ada tiga bangunan yang dibangun lima lantai. Yang dua sudah beroperasi, yang satu sedang pembangunan. Jadi ini kita stop semuanya. Itu satu pemilik kemarin,” ujarnya.
Menurut Irna, pembangunan rumah kos hingga lima lantai di kawasan permukiman tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak, bangunan rumah kos di kawasan tersebut dibatasi maksimal tiga lantai.
“Dia tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dan itu kos-kosan kalau di pemukiman itu (berdiri) sampai lima lantai enggak boleh. Maksimal itu tiga lantai, kalau kos-kosan,” jelasnya.
Untuk penanganan lebih lanjut, Satpol PP Surabaya berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya.
Pemkot Surabaya juga menyiapkan langkah pembongkaran terhadap bangunan yang terbukti melanggar ketentuan tersebut.
“Di pemukiman (berdiri) lima lantai, itu pasti nanti akan kita bongkar,” tegas Irna.
Ia menambahkan, penghentian pembangunan telah diberlakukan terhadap satu bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan. Sementara itu, dua bangunan yang sebelumnya telah beroperasi juga dihentikan aktivitasnya sebagai bagian dari penertiban.
“Yang dua sudah aktif, sudah ada orangnya (penghuni). Yang satu proses pembangunan lima lantai,” pungkasnya. (ivan)
