SURABAYA, PustakaJC.co - Saat mendengar kata halal, kebanyakan orang langsung memikirkan makanan. Namun sebenarnya, aspek halal juga mencakup hal-hal lain seperti proses pengemasan. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) menjelaskan bahwa kehalalan produk tidak hanya bergantung pada bahan baku, tetapi juga pada seluruh proses produksinya, termasuk kemasan. Semua itu harus mengikuti standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
“Kemasan pangan yang halal tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga sebagai jaminan bahwa setiap produk yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim bebas dari bahan haram dan najis,” ujar Muti Arintawati, Direktur Utama LPPOM, dikutip dari laman resmi LPPOM, Sabtu (3/5/25).
Abdul Syakur, Deputi Bidang Kemitraan dan Standarisasi Halal BPJPH, menambahkan bahwa kemasan tergolong sebagai barang gunaan yang juga wajib memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024.
“Kemasan merupakan salah satu di antara barang gunaan, yang saat ini mulai memasuki masa transisi sertifikasi halal. Tenggat waktu transisinya berakhir pada 17 Oktober 2026,” jelasnya.
Proses sertifikasi kemasan pun tak bisa sembarangan. Menurut Muslich, Direktur Kemitraan dan Pelayanan Audit Halal LPPOM, seluruh bahan yang digunakan baik bahan utama, bahan penolong, hingga proses produksinya harus terbukti suci dan halal.
“Kehalalan kemasan makanan dapat dibuktikan melalui dokumen pendukungnya, baik berupa sertifikat halal dari lembaga yang diakui ataupun dokumen lain, seperti spesifikasi bahan atau alur proses pembuatan bahan produk kemasan,” terangnya.
Untuk memastikan semua berjalan sesuai standar, LPPOM memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kemasan makanan dan minuman. Tujuannya adalah memastikan produk halal dari hulu ke hilir sehingga konsumen merasa tenang dan yakin saat mengonsumsinya. (nov)
