Dari Pelatihan Seremonial Menuju Pembinaan Berkelanjutan
Salah satu persoalan dalam pengembangan profesional pendidik adalah kecenderungan menjadikan jumlah pelatihan, peserta, dan sertifikat sebagai indikator utama keberhasilan.
Padahal, banyaknya kegiatan pelatihan belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas mengajar. Guru dapat mengikuti berbagai seminar dan lokakarya tanpa mengalami perubahan signifikan dalam praktik pembelajaran sehari-hari.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan model pembinaan profesional guru pesantren yang berkelanjutan melalui pendekatan teacher coaching atau pendampingan profesional.
Pembinaan dapat dimulai melalui pemetaan kebutuhan kompetensi pendidik di masing-masing pesantren. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, guru mengikuti pelatihan yang relevan, mempraktikkan metode pembelajaran, memperoleh umpan balik dari pendamping, dan melakukan refleksi terhadap perkembangan belajar santri.
Pendekatan ini mengubah orientasi pengembangan profesional dari sekadar mengikuti pelatihan menjadi proses peningkatan kompetensi yang berlangsung secara terus-menerus.
Komunitas belajar antarpesantren juga perlu diperkuat sebagai ruang berbagi pengalaman, mendiskusikan persoalan pembelajaran, serta mengembangkan inovasi pendidikan secara kolaboratif.
Perguruan tinggi dapat mengambil peran melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pendampingan berbasis penelitian, pengembangan media pembelajaran, dan evaluasi efektivitas program pembinaan.
Sementara itu, pemerintah perlu memastikan tersedianya dukungan pembiayaan, pemerataan akses pelatihan, dan sistem evaluasi yang tidak berhenti pada laporan administratif.
Aspek perlindungan anak dan kompetensi pengasuhan juga harus menjadi bagian penting dari pembinaan. Pendidik dan pengasuh pesantren membutuhkan kemampuan mencegah kekerasan, memahami kebutuhan psikologis santri, serta membangun lingkungan pendidikan yang aman, manusiawi, dan menghargai martabat peserta didik.
Keberhasilan pembinaan guru tidak seharusnya diukur dari banyaknya sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari perubahan nyata dalam kualitas interaksi pembelajaran, kemampuan berpikir santri, pemanfaatan teknologi, dan terciptanya budaya pendidikan yang lebih baik.
