Deni berharap bahwa dengan pengawasan yang ketat, rekomendasi BPK tidak akan diabaikan. Ia menyatakan bahwa beberapa catatan BPK harus segera diselesaikan agar masalah tersebut tidak terus berlarut-larut.
Beberapa temuan dari BPK yang mengiringi opini WTP antara lain adalah terkait penatausahaan keuangan kegiatan Unit Pelayanan Jasa (UPJ) SMKN yang belum berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengelolaan belanja hibah dan bantuan keuangan daerah kepada desa yang belum memadai, serta penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum tertib.
“Tapi bagaimanapun juga tradisi WTP ini merupakan tradisi baik yang perlu dipertahankan,” tambahnya, yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Jatim, Multazamudz Dzikri, menyoroti pentingnya penyelesaian catatan BPK dengan serius.
