SURABAYA, PustakaJC.co – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilontarkan oleh sekelompok purnawirawan TNI menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Wakil Rektor III sekaligus dosen komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai bahwa wacana tersebut terlalu dipaksakan dan tidak realistis secara hukum maupun politik.
“Pemakzulan itu berat syaratnya. Menurut saya, itu terlalu mengada-ada,” ujarnya.
Surokim juga menyebut bahwa wacana tersebut muncul terlalu dini dan terkesan dipaksakan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa purnawirawan tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemakzulan terhadap pejabat negara. Proses tersebut sepenuhnya menjadi domain parlemen dengan mekanisme dan syarat yang tidak mudah.
“Itu kan hanya untuk menarik perhatian publik saja. Karena dongkol saja, dan mungkin bingung cari cara melampiaskan kemarahan sesaat,” kata wakil rektor itu.
Terkait dampak politiknya, ia menilai bahwa wacana pemakzulan justru hanya akan menciptakan kegaduhan di ruang publik. Jika terus terekspos, hal ini bisa merugikan semua pihak, khususnya para pemrakarsa.
Untuk meredam situasi, Surokim menilai perlu adanya komunikasi politik yang efektif. “Semestinya ada pihak yang menjembatani agar kegelisahan para purnawirawan itu bisa didengarkan dan tersalurkan dengan baik,” tutupnya. (nov)
