SURABAYA, PustakaJC.co – DPRD Jawa Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) RPJMD mendorong percepatan pemerataan pembangunan lewat strategi afirmatif di wilayah non-Gerbangkertasusila seperti Madura, Tapal Kuda, Mataraman, dan Pantura.
Dalam rapat paripurna, Kamis, (26/6), Juru Bicara Pansus, Hj. Lilik Hendarwati mengungkapkan, dominasi kawasan Gerbangkertasusila terhadap PDRB Jatim mencapai 46,02%, sedangkan 31 kabupaten/kota lainnya hanya menyumbang rata-rata 3,2%. Dilansir dari jatimpos.co, Kamis, (26/6/2025)?
“Kue kesejahteraan belum terdistribusi merata. Karena itu kami mendorong lahirnya kebijakan afirmatif, termasuk program ‘Jatim Akses’ untuk memperkuat konektivitas, perdagangan dan investasi di wilayah tertinggal,” ujar Juru Bicara Pansus, Hj. Lilik Hendarwati.
Ia menyebut daerah seperti Sampang, Probolinggo, Ngawi, dan Tuban masih masuk kategori termiskin selama lebih dari 15 tahun terakhir. Data BPS menyatakan jumlah penduduk miskin di Jatim per Maret 2024 mencapai 3,98 juta jiwa (9,79%).
“Kebijakan penanggulangan kemiskinan harus lebih berdampak, ditarget hingga mencapai satu digit. Program kecil yang tak berdampak sebaiknya dihapus agar tidak boros anggaran,” tegas Lilik.
Dalam isu kebencanaan, Pansus menyoroti lemahnya respon daerah terhadap banjir dan longsor.
“Harus ada indikator bencana di RPJMD. Tanggap darurat maksimal dua hari kerja, dan koordinasi lintas lembaga harus diperkuat,” ujarnya.
Terkait sektor industri, Lilik meminta kejelasan terkait konsep “Gerbang Baru Nusantara” dalam dokumen RPJMD. Ia mempertanyakan dampaknya terhadap UMKM, industri kreatif, dan penurunan pengangguran.
“Kami ingin tahu bagaimana konsep ini mampu integrasikan sektor ekonomi dan mendukung visi misi Jatim 2025–2029 secara nyata,” katanya.
Di akhir, Pansus mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan RPJMD agar target pembangunan tidak hanya sekadar wacana. (ivan)
