Zainal juga menyesalkan fokus elite politik yang lebih memilih memperdebatkan soal perpanjangan jabatan kepala daerah daripada memperbaiki sistem.
“Kalau DPR dan pemerintah hanya sibuk mengatur siapa yang jadi kepala daerah sementara, ini bukan perbaikan demokrasi, tapi transaksi kekuasaan,” tegasnya.
Ia mendesak agar reformasi sistem pemilu dijadikan agenda legislasi prioritas selama 2,5 tahun ke depan sebelum pemilu selanjutnya digelar.
