Feri Amsari, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, memperingatkan bahwa kegaduhan elite DPR terhadap putusan MK patut dicurigai karena mengandung motif politik terselubung.
“Agenda mereka bukan soal keserentakan, tapi ingin kembali ke pemilihan tidak langsung. Ada keinginan kuat mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD,” kata Feri.
Ia menegaskan bahwa putusan MK ini sebenarnya menyelamatkan prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.
