JAKARTA, PustakaJC.co - Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara tak boleh tunduk pada spekulan. Dalam pidato Harlah ke-27 PKB, ia menyuarakan pentingnya penguasaan negara atas sektor pangan demi melindungi hajat hidup rakyat.
Prabowo menegaskan kembali pentingnya menjalankan amanat Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945, yang menekankan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dilansir dari setkab.go.id, Jumat, (25/7/2025).
“Pasal 33 ini senjata pamungkas. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” ujar Presiden saat menghadiri peringatan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center.
Presiden menyebut sektor pangan seperti beras, jagung, dan minyak goreng sebagai komoditas strategis yang tak boleh dikuasai penuh oleh pasar. Ia mengkritik praktik kartel dan penimbunan yang menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga.
“Bagaimana mungkin Indonesia yang produsen kelapa sawit terbesar di dunia bisa mengalami kelangkaan minyak goreng?” tanya Presiden. Ia juga mengkritik praktik pengemasan ulang beras subsidi menjadi beras premium yang merugikan rakyat.
“Beras yang disubsidi uang rakyat, lalu ditempel label premium, dijual Rp5.000–Rp6.000 lebih mahal. Ini pidana. Ini tidak benar,” tegasnya.
Presiden memperkirakan bahwa praktik penyimpangan seperti itu menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun per tahun. Karena itu, ia telah memerintahkan penindakan tegas kepada aparat penegak hukum.
“Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung: usut, tindak, sita. Karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 memerintahkan kita melindungi sektor penting ini,” ujarnya lantang.
Selain menyoroti persoalan sistemik, Prabowo juga memperkenalkan istilah baru yakni “serakahnomics”, untuk menyebut ekonomi yang didorong oleh keserakahan segelintir orang.
“Ini akibat keserakahan. Bukan ekonomi pasar yang sehat, tapi serakahnomics,” kata Presiden RI ini.
Dengan sikap tegas ini, Presiden Prabowo mengirim sinyal bahwa negara akan hadir menjaga sektor pangan rakyat. Pemerintah bertekad mewujudkan keadilan ekonomi yang melindungi seluruh lapisan masyarakat dari praktik curang dan manipulatif. (ivan)
