PASURUAN, PustakaJC.co – Jawa Timur kembali mencatat sejarah. Untuk pertama kalinya di Indonesia, sebuah inisiatif kerja sama lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak berhasil diwujudkan, dipelopori oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Langkah ini langsung mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi. Ia menyebut terobosan ini layak menjadi role model nasional dalam membangun sistem perlindungan yang inklusif dan berkeadilan.
“Inisiatif seperti ini harus menjadi contoh nasional dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak yang berkelanjutan. Terima kasih Gubernur Khofifah dan seluruh pihak yang terlibat,” kata Menteri Arifah.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Jawa Timur 2025, yang berlangsung di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan (29/7). Penandatanganan dilakukan oleh Pemprov Jatim, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, organisasi perempuan, dan seluruh Kepala Dinas P3AK Kabupaten/Kota bersama Pengadilan Agama se-Jatim.
Gubernur Khofifah menekankan pentingnya pendekatan sistemik berbasis pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat.
“Kita ingin membangun sistem perlindungan yang komprehensif bagi perempuan dan anak. Tidak sektoral, tapi menyeluruh. Kolaborasi adalah kunci,” tegas Khofifah.
Ia juga menyoroti perlunya perlindungan yang berpihak pada korban, dengan memperkuat pencegahan, edukasi, serta layanan hukum, psikologis, dan sosial yang mudah diakses.
“Segala bentuk kekerasan – fisik, psikis, maupun ekonomi – terhadap perempuan dan anak harus ditangani secara sistematis,” tambahnya.
Menurut data Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya, angka perceraian di Jatim sangat tinggi:
•2023: 79.270 kasus
•2024: 79.309 kasus
•Jan–Juni 2025: 38.087 kasus
Mayoritas pengajuan dilakukan oleh pihak istri, yang mencerminkan posisi perempuan yang masih rentan secara ekonomi dan psikologis.
Kasus dispensasi kawin juga menunjukkan keprihatinan:
•2022: 15.095
•2023: 12.334
•2024: 8.753
Sebagian besar melibatkan anak perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah atau tekanan budaya.
Ketua PTA Surabaya, Zulkarnain, mengungkapkan apresiasinya atas cepatnya respons Gubernur Khofifah.
“Baru audiensi hari Jumat, Selasa langsung ditandatangani. Terima kasih Bu Gubernur atas inisiasi luar biasa ini. Semoga ke depan bisa diperluas,” ungkapnya.
Khofifah pun menegaskan bahwa masa depan Jawa Timur tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau infrastruktur, tetapi oleh bagaimana negara memperlakukan kelompok rentan hari ini. (ivan)
