“Tidak boleh ada pekerja atau kendaraan di bawah lereng aktif. Rambu peringatan dan pos pengawasan harus dipasang untuk mencegah korban jiwa,” tandasnya.
Lebih jauh, DPRD Jatim meminta Dinas ESDM membentuk tim evaluasi gabungan yang melibatkan inspektur tambang, DLH, dan aparat penegak hukum. Ia menekankan agar hasil evaluasi diumumkan secara terbuka kepada publik.
“Kami minta hasil evaluasi diumumkan ke publik agar masyarakat mendapat kepastian. Jika ada perusahaan yang tidak patuh, izinnya harus dicabut,” tegas Deni.
Selain keselamatan, ia juga menyoroti kerusakan lingkungan akibat tambang yang tidak ramah lingkungan. Menurutnya, perusahaan wajib melakukan reklamasi agar kerusakan bisa diperbaiki.
“Perusahaan harus bertanggung jawab, tidak hanya mengambil hasil tambang tetapi juga memperbaiki kerusakan. Pemerintah provinsi harus memastikan reklamasi benar-benar dilakukan,” pungkasnya. (ivan)
