SURABAYA, PustakaJC.co – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menilai target alokasi 40% belanja untuk infrastruktur publik pada 2027 sulit diwujudkan jika mengacu pada postur R-APBD 2026 yang diajukan Pemprov Jatim.
Juru bicara F-PKB, Abdullah Muhdi, M.H., menyebut adanya kontradiksi fundamental antara dokumen perencanaan daerah dengan rancangan anggaran yang disampaikan Gubernur. Komposisi belanja yang timpang dinilai menjadi penghalang utama pencapaian target tersebut. Dilansir dari jatimpos.co, Selasa, (30/9/2025).
“Belanja operasi mencapai 76% dari total belanja, sedangkan belanja modal justru hanya 5,9%. Padahal idealnya berada di kisaran 20–30%. Dengan komposisi ini, target 40% infrastruktur pada 2027 mustahil tercapai,” tegas Muhdi saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin, (29/9/2025).
