SURABAYA, PustakaJC.co – Gagasan Menteri Keuangan Purbaya tentang patroli anggaran mendapat sambutan positif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui Biro Administrasi Pembangunan (Biro AP), pengawalan penyerapan anggaran di Jatim telah berjalan konsisten sejak lama untuk memastikan program strategis tidak terhambat.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025 di Istana Negara, Jakarta.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jawa Timur, R. Henggar Sulistiarto, menegaskan bahwa Jatim sudah memiliki pola evaluasi anggaran yang terukur.
“Sebetulnya tidak menunggu arahan dari Menteri Purbaya, patroli anggaran di Jatim sudah kita lakukan sejak dulu. Prinsipnya, program Pemprov harus dikawal agar serapan anggaran berjalan optimal,” ujar Henggar saat di wawancarai jurnlis PustakaJC.co dalam acara “Ngopi Senen: Ngobrol Pintar Seputar Inovasi Keren” di ruang podcast Biro AP, Selasa, (30/9/2025).
Dengan suasana santai ditemani secangkir kopi, Henggar menjelaskan bahwa tantangan terbesar ada pada proses lelang yang bisa memakan waktu hingga tiga bulan. Karena itu, Pemprov mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan percepatan perencanaan.
“Kalau lelang mundur, otomatis pembangunan terlambat. Maka OPD harus mencuri start, menyiapkan dokumen lebih awal bahkan sebelum RAPBD diketok. Ini bukan melanggar aturan, tapi strategi agar pembangunan tidak molor,” tegasnya.
Untuk menjaga disiplin, Pemprov Jatim juga menetapkan standar serapan anggaran setiap triwulan: minimal 25 persen di triwulan pertama, 55 persen di triwulan kedua, 85 persen di triwulan ketiga, dan 100 persen di akhir tahun. OPD yang tidak memenuhi target akan masuk daftar evaluasi khusus.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim, R. Henggar Sulistiarto bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Joko Irianto.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Joko Irianto menambahkan, evaluasi dilakukan setiap bulan terhadap proyek fisik maupun nonfisik.
“Memang di awal tahun serapan agak lambat, tapi di pertengahan hingga akhir tahun biasanya meningkat. Pendidikan dan kesehatan cenderung cepat, sementara proyek jalan atau gedung baru berjalan di tengah tahun. Semua kami kawal agar APBD benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” jelas Joko.
Selain penyerapan, Pemprov juga menekankan penggunaan produk dalam negeri melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“TKDN masih rendah, maka kami tekankan OPD untuk memprioritaskan produk lokal,” katanya.
Evaluasi ketat juga menyasar performa OPD, bukan hanya realisasi anggaran.
“Kalau ada OPD yang selalu terlambat tanpa alasan jelas, harus ada tindakan tegas. Tujuannya bukan menghukum, tapi memastikan pembangunan berjalan sesuai target,” tambah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim ini.
Dengan pengawalan berlapis, yang dibicarakan santai namun serius di forum Ngopi Senen, Pemprov Jatim optimistis capaian serapan anggaran tetap terjaga dan hasil pembangunan segera dirasakan masyarakat luas. (ivan)
