SURABAYA, PustakaJC.co - Pemprov Jatim kembali membuktikan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik dengan meraih IKK Award 2025. Penghargaan yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI bersama Pemprov Jatim di Samator Surabaya itu menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan mutu kebijakan terbaik nasional.
IKK Award sendiri merupakan instrumen penilaian LAN RI untuk mengukur kualitas kebijakan publik, mulai dari tata kelola, partisipasi, transparansi, hingga efektivitas penerapan kebijakan. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Kamis, (26/11/2025).
Koordinator utama pengukuran IKK di Jatim adalah BRIDA Jatim, yang mengawal proses evaluasi kebijakan daerah secara terstruktur dan profesional. BRIDA tak hanya mengonsolidasikan data OPD, tetapi juga memberi pendampingan teknis, metodologi, hingga verifikasi agar hasil penilaian akurat dan berkelanjutan.
Acara turut dihadiri Staf Khusus Menteri PANRB Tasdik Kinanto, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Adhy Karyono, para bupati dan wali kota.
Wagub Emil Dardak menegaskan komitmen Jatim memperkuat BPSDM sebagai corporate universityuntuk mendukung peningkatan kualitas pemimpin OPD.
“Pemimpin OPD sering memikul tanggung jawab besar namun minim ruang berdiskusi. Karena itu peran lembaga pelatihan menjadi kunci,” ujarnya.
Emil juga menyebut penggunaan big data analytics kini lebih tajam setelah pengelolaannya dipindah dari Diskominfo ke Bappeda. Sinergi ini, katanya, telah melahirkan inovasi nyata seperti Trans Jatim, yang bermula dari proyek perubahan PIM.
Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, menegaskan reformasi birokrasi bukan soal menaikkan indeks, melainkan menciptakan kebijakan yang benar-benar berdampak.
“Kalau kualitas kebijakan buruk, orkestrasi pembangunan tidak akan harmonis,” tegasnya.
Tahun 2025, pengukuran IKK mewajibkan setiap instansi mengajukan tiga kebijakan yang sudah berjalan pada 2022–2024. Tingkat partisipasi meningkat menjadi 548 instansi atau 85%, dengan 468 di antaranya menjadi fully participant.
LAN RI juga meluncurkan Policy Legal Hub untuk mempertemukan analis hukum dan analis kebijakan agar regulasi lebih selaras dan mudah diimplementasikan.
Beberapa penerima predikat unggul 2025 antara lain:
Kategori Kementerian: Kemenko Perekonomian, Kemenkumham, Kemenhut, Kemenkeu, Kemenkes, KemenPAN-RB, Kemendikdasmen, Bappenas, Kementan, Kemensos.
Kategori Lembaga: BPKP, BPOM, Lembaga Pengkajian Negara.
Kategori Provinsi: DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur.
Kategori Kabupaten: Ciamis, Demak, Hulu Sungai Selatan, Lamongan, Maros, Paser, Purwakarta, Sukabumi.
Kategori Kota: Bontang, Cirebon, Denpasar, Malang, Padang, Surabaya.
Staf Khusus Menteri PANRB Tasdik Kinanto mengingatkan pentingnya manajemen talenta ASN.
“Program bagus tidak akan berjalan jika SDM tidak kompeten. Meritokrasi harus diterapkan agar pegawai berkembang melalui kompetensi, jenjang karier jelas, dan kesejahteraan yang layak,” ujar Tasdik. (ivan)
