MALANG, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak para camat, sekretaris camat (Sekcam), dan sekretaris desa (Sekdes) untuk proaktif melakukan jemput bola demi menyukseskan berbagai program strategis nasional hingga ke tingkat desa.
Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat memberikan ceramah umum pada Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Sekretaris Desa Angkatan I–IV dan Kepamongprajaan bagi Camat dan Sekretaris Camat Tahun 2025 di Savana Hotel & Convention, Malang, Selasa, (2/12/2025).
Khofifah menegaskan banyaknya program strategis nasional yang kini langsung melibatkan pemerintah desa. Karena itu, ia meminta jajaran kecamatan hingga desa melakukan identifikasi potensi wilayah masing-masing.
“Banyak program yang sekarang ditugaskan kepada desa, banyak sekali. Tolong aparatur desa dan kecamatan menyukseskan berbagai program strategis tersebut,” ujarnya.
Beberapa program nasional yang langsung menyasar desa antara lain Rumah Restorative Justice (RJ), Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Untuk KDKMP, di Jatim telah terbentuk 8.494 unit koperasi, dan 674 di antaranya sudah beroperasi.
“Jadi KDKMP ini bagaimana koperasi merah putih berbasis desa menyediakan beras SPHP, MinyaKita, tabung elpiji 3 kilogram, dan pupuk untuk kebutuhan petani,” terangnya.
Terkait Rumah Restorative Justice, Khofifah menjelaskan konsep penyelesaian konflik atau tindak kriminal dengan pendekatan restoratif yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Para bupati dan wali kota telah menandatangani kerja sama dengan Kepala Kejaksaan Negeri masing-masing untuk implementasi program ini.
Adapun Posbankum merupakan program untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, dengan menyediakan layanan informasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan hukum. Program ini diinisiasi Kementerian Hukum dan membutuhkan paralegal yang telah mengikuti pelatihan serta pembinaan resmi.
“Dari banyaknya tugas yang tersentral di desa, tentu penguatan kapasitas SDM menjadi penting, dan yang paling penting adalah penyiapan paralegal,” tegasnya.
“Kalau ada Rumah RJ, ada Posbankum, tetapi tidak ada paralegalnya tentu agak merepotkan manajemen di tingkat desa.”
Ia menambahkan bahwa adanya RJ dan Posbankum memberi pemahaman mengenai persoalan-persoalan yang bisa dan tidak bisa diselesaikan melalui dua program tersebut. Kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba tidak dapat ditangani dengan restorative justice.
“Masing-masing harus punya ketahanan untuk tidak mencoba narkoba, karena sekali mencoba akan ketagihan, dan sekali ketagihan sama dengan menjemput kematian,” tegas Khofifah.
Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang tersambung antara paralegal desa, sekdes, camat, dan bupati/wali kota. Restorative justice, kata dia, bukan sekadar pemberian maaf, tetapi juga penyediaan solusi terhadap persoalan sosial yang melatarbelakangi tindakan kriminal.
“Kalau tidak semua punya jalur komunikasi yang efektif, maka saya minta Kepala BPSDM membuat semacam hotline service agar semua peserta bisa menyampaikan kendala, sehingga Pemprov bisa mengomunikasikan ke dinas terkait,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Khofifah meminta Camat, Sekcam, dan Sekdes segera berkoordinasi apabila puskesmas maupun puskesmas pembantu di wilayahnya tidak memiliki dokter gigi. Pemprov, katanya, siap memfasilitasi pemenuhannya.
“Monggo panjenengan koordinasikan, karena pada dasarnya posisi dokter gigi di Jawa Timur sangat sangat mencukupi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya identifikasi potensi unggulan wilayah. Hal ini dapat menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan Desa Mandiri.
“Kemandirian desa menjadi bagian penting. Maka dibutuhkan banyak inisiasi, inovasi, dan kreativitas bagaimana penguatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta penurunan kemiskinan bisa kita lakukan bersama,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS 2025, persentase penduduk miskin di Jawa Timur turun 0,29 persen pada periode Maret 2024–Maret 2025.
Khofifah menyampaikan sejumlah program yang dapat diakses camat, sekcam, dan sekdes, antara lain program swasembada gula, swasembada susu tahun depan, hingga Grand Parent Stock Indukan Ayam Petelur se-Indonesia yang berada di Malang.
“Ini sebetulnya ruang baru, peluang baru bagaimana desa mengakses program strategis nasional yang bisa memberikan penguatan lebih riil bagi warga panjenengan semua,” pungkasnya. (ivan)
