Sedangkan dari 7 BUMD di Jawa Timur, tidak satu pun meraih predikat informatif. Rinciannya, 1 menuju informatif, 1 non-informatif, dan 5 tidak mengikuti monev.
“Penyumbang kesenjangan terbesar berasal dari pemerintah desa dan instansi vertikal. Selain itu, perangkat daerah provinsi juga perlu didorong agar seluruhnya ikut Monev tahun depan,” tegas Amin.
Dalam reviu tersebut, KI Jatim membagi peserta ke dalam dua ruang daring. Ruang pertama diikuti pemerintah kabupaten/kota serta perangkat daerah provinsi, dipandu komisioner M. Sholahuddin, Yunus Mansur Yasin, dan Edi Purwanto.
Ruang kedua diikuti BUMD, instansi vertikal, serta pemerintah desa dengan pemateri Ahmad Nur Aminuddin dan Elis Yusniyawati.
Dari hasil analisis, KI Jatim mencatat RSUD menjadi sektor terkuat dalam keterbukaan informasi. Dari 10 besar perangkat daerah paling informatif, lima di antaranya merupakan RSUD. Hal ini menunjukkan standar operasional pengelolaan informasi layanan kesehatan di Jawa Timur dinilai sudah mapan.
