PASURUAN, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuntaskan penanganan kawasan permukiman kumuh padat penduduk di Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Kawasan tersebut kini resmi bertransformasi menjadi kawasan wisata terpadu dan terintegrasi.
Peresmian kawasan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Rabu, (21/1/2026). Momentum ini sekaligus menandai tuntasnya penanganan kawasan kumuh kategori ringan di wilayah ibu kota Kabupaten Pasuruan.
Menurut Khofifah, penanganan kawasan Bendomungal menjadi contoh penanganan kawasan kumuh yang dilakukan secara terintegrasi. Program yang dijalankan meliputi rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, sanitasi, hingga pembangunan infrastruktur lingkungan.
“Pesan saya kepada masyarakat supaya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Sehingga, kawasan ini menjadi permukiman yang sehat dan layak huni,” ujar Khofifah Indar Parawansa di sela-sela peresmian, Rabu, (21/1/2026).
Penataan kawasan Bendomungal mendapat dukungan signifikan dari APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp9,092 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan dan peningkatan layanan air bersih bagi 1.820 kepala keluarga, pembangunan fasilitas TPS3R yang melayani 327 KK, IPAL untuk 26 KK, perbaikan jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hijau (RTH), hingga pembangunan gapura kawasan. Seluruh intervensi tersebut kini dapat dimanfaatkan sekitar 2.372 warga.
Selain dukungan dari pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga mengalokasikan APBD kabupaten untuk memperkuat penanganan kawasan. Dukungan tersebut meliputi penyediaan air bersih bagi 100 KK, peningkatan sanitasi, serta rehabilitasi enam unit rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Provinsi Jawa Timur I Nyoman Gunadi menambahkan, luas kawasan kumuh di Jawa Timur saat ini masih mencapai 8.117 hektare. Selama ini, penanganan kawasan kumuh cenderung dilakukan secara parsial.
“Dan sejak 2025, kita mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk menangani kawasan kumuh secara terpadu agar tuntas. Sebab, terdapat tujuh indikator penanganan kumuh yang harus dipenuhi,”papar I Nyoman Gunadi.
Dari empat kabupaten/kota yang mengajukan penanganan kumuh terpadu tahap awal, hanya dua daerah yang dinyatakan lolos, yakni Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.
“Program ini lalu dilanjutkan pada 2025 dengan 18 kawasan dari 14 kabupaten/kota yang mendaftar. Empat di antaranya dinyatakan lolos adalah Kabupaten Ponorogo, Bojonegoro, Jember dan Kota Madiun,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan HM Shobih Asrori menyatakan bahwa persoalan kawasan kumuh tidak semata berkaitan dengan infrastruktur, melainkan juga menyangkut persoalan urban dan keterbatasan akses layanan dasar masyarakat.
“Masyarakat di kawasan kumuh sering mengalami keterbatasan layanan dasar. Dan, kawasan Bendomungal dipilih karena merupakan kawasan kumuh perkotaan dan berada di ibu kota Kabupaten Pasuruan. Sehingga ini menjadi prioritas untuk dituntaskan,” ujar Gus Shobih.
Ia bersyukur, penanganan kawasan tersebut tidak hanya menghapus status kumuh, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Kawasan ini saat ini berkembang menjadi wisata religi dan wisata keluarga, alhamdulillah. Dan manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (ivan)
