SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menyusun Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Penyusunan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim bersama DPRD melalui Forum Konsultasi Publik.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan, perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara berkesinambungan dan dimulai sejak dini agar arah kebijakan lebih terukur.
“Penyusunan Ranwal RKPD 2027 ini berjalan paralel dengan pelaksanaan program 2026. Kita ingin perencanaan ke depan semakin matang dan terarah,” ujar Emil, dikutip dari bhirawaonline.co.id, Kamis, (29/1/2026).
Menurut Emil, tema utama RKPD 2027 diarahkan pada penguatan pelayanan dasar, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta penanggulangan bencana. Fokus tersebut dinilai krusial karena pelayanan dasar harus tetap berjalan dalam kondisi apa pun.
“Situasi global dan faktor alam sulit diprediksi. Namun pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Emil juga menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas pemerintahan dalam penanggulangan bencana, mulai dari pemerintah pusat hingga kabupaten/kota, guna memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.
Terkait kebijakan fiskal, Emil menyebut adanya reformulasi kebijakan pusat yang berdampak pada penyesuaian anggaran daerah. Pada 2026, Jawa Timur mengalami penyesuaian anggaran sekitar Rp2,8 triliun, sementara kebijakan 2027 masih menunggu arahan lanjutan pemerintah pusat.
“Reformulasi ini harus dijawab dengan sinergi, bukan mengurangi layanan publik. Pembagian peran antarlevel pemerintahan justru harus lebih proporsional agar tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Jatim terus melakukan pembenahan tata kelola belanja daerah, termasuk pengelolaan hibah, perizinan, dan sistem anggaran.
Sementara itu, Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin mengatakan, fokus pelayanan dasar pada RKPD 2027 sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014.
“Urusan wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur dasar, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Lima sektor ini menjadi fokus RKPD 2027,” kata Yasin.
Ia menjelaskan, pemerintah akan memetakan sektor paling mendesak untuk diprioritaskan, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang mengalami penyesuaian.
Yasin juga memastikan anggaran penanggulangan bencana tetap menjadi prioritas melalui alokasi belanja tidak terduga yang memadai, agar pemerintah dapat bergerak cepat saat terjadi bencana.
Untuk proyeksi anggaran 2027, Pemprov Jatim masih menggunakan asumsi awal, dengan PAD diproyeksikan tumbuh sekitar 5–10 persen dan dana transfer mengacu pada pagu 2026.
“Kita dorong peningkatan PAD agar fiskal daerah tetap kuat,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga akan mengoptimalkan skema creative financing dengan melibatkan dunia usaha dan industri, masyarakat, perguruan tinggi, serta memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan.
“Kolaborasi menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan optimal,” pungkas Yasin. (ivan)
