SURABAYA, PustakaJC.co – Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur meraih tiga penghargaan dalam ajang BKD Award Provinsi Jawa Timur 2026. Capaian tersebut menjadi bukti penguatan kinerja organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola kehutanan berbasis data yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan yang diraih meliputi Terbaik I Pengelolaan Kinerja dan Disiplin, Terbaik II Human Capital Academy melalui implementasi Buddy System, serta Kualitas Data Terbaik Perangkat Daerah Pengampu UPT dengan nilai 92,02 persen.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, M.MT., mengatakan penghargaan tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kehutanan, baik di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun wilayah kerja lapangan.
“Pelayanan menjadi lebih cepat, tertib, dan terukur. Pendampingan masyarakat semakin intensif dan terstruktur, pengamanan hutan lebih optimal, serta koordinasi antar unit kerja semakin efektif,” ujar Jumadi saat diwawancarai Jurnalis PustakaJC.co, Sabtu (14/2/2026).
Jumadi menjelaskan, peningkatan kualitas pelayanan tercermin dalam berbagai layanan strategis, seperti penerbitan pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan non-komersial di bawah lima hektare, rekomendasi perizinan hasil hutan, sertifikasi sumber benih, pengujian hasil hutan, hingga layanan wisata alam di Tahura R. Soerjo.
Selain itu, kualitas pelayanan juga diukur melalui berbagai indikator objektif, termasuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui Management Effectiveness Tracking Tool (METT) di Tahura R. Soerjo, serta indikator ekonomi dan pemberdayaan masyarakat hutan di setiap Cabang Dinas Kehutanan.
Sepanjang 2025, Dinas Kehutanan Jatim menunjukkan kinerja pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sebanyak 179 kelompok menerima bantuan program hilirisasi kehutanan, 13 kelompok tani hutan memperoleh bantuan melalui program Peti Koin Bermantera, serta 464.243 bibit tanaman hutan dan Multi Purpose Tree Species (MPTS) disalurkan melalui program DAS Berkualitas dan Mangrove Lestari.
Program-program tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil hutan, memperkuat ekonomi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Tidak hanya fokus pada capaian jangka pendek, Dinas Kehutanan Jatim juga memastikan keberlanjutan kinerja melalui sistem kerja terintegrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkala seluruh program dan layanan, pembinaan berjenjang dari pimpinan hingga petugas lapangan, serta integrasi penilaian kinerja dalam sistem kerja harian.
“Budaya kinerja kami bangun secara konsisten, bukan hanya saat penilaian tahunan, tetapi menjadi bagian dari sistem kerja sehari-hari,” kata Jumadi.
Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, implementasi Buddy System dan Human Capital Academy terbukti meningkatkan kompetensi ASN kehutanan. Keberhasilan tersebut tercermin dari prestasi nasional penyuluh kehutanan Jawa Timur dalam ajang Wana Lestari selama empat tahun berturut-turut, yaitu Sri Asih sebagai Terbaik I Penyuluh Kehutanan PNS tahun 2021, Yanti Dwi Terbaik II tahun 2022, Wiwin Yuliari Terbaik III tahun 2023, dan Zainur Terbaik I tahun 2024.
Selain itu, nilai transaksi ekonomi kelompok perhutanan sosial Jawa Timur tercatat tertinggi nasional selama empat tahun berturut-turut, dengan tren peningkatan signifikan dari Rp37,6 miliar pada 2022, Rp189,2 miliar pada 2023, Rp623,5 miliar pada 2024, hingga mencapai Rp1,6 triliun pada 2025. Capaian ini menunjukkan keberhasilan program pendampingan dan hilirisasi kehutanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah juga terus meningkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subkategori kehutanan dan penebangan kayu Jawa Timur tercatat tertinggi di Pulau Jawa selama enam tahun berturut-turut. Selain itu, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Tahura R. Soerjo juga meraih peringkat tertinggi nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Penguatan tata kelola berbasis data menjadi faktor penting dalam capaian tersebut. Kualitas data sebesar 92,02 persen telah terintegrasi dalam seluruh siklus manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Pada 2025, realisasi anggaran mencapai Rp205,9 miliar atau 97,96 persen dari total pagu Rp210,19 miliar, dengan capaian kinerja 100 persen dan nilai SAKIP sebesar 90,22 atau kategori AA.
Transparansi tata kelola juga diperkuat melalui publikasi data melalui PPID dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga memastikan pengelolaan kehutanan berjalan secara akuntabel dan transparan.
Meski meraih berbagai capaian, Dinas Kehutanan Jatim masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya ancaman kebakaran hutan dan lahan, konflik tenurial, tekanan alih fungsi lahan, perubahan iklim, serta dinamika pembangunan yang berdampak pada kawasan hutan. Tantangan lainnya mencakup keterbatasan jumlah pegawai, kebutuhan regenerasi SDM, kesenjangan kompetensi antar wilayah, serta tuntutan transformasi digital dalam sistem birokrasi.
Selain itu, integrasi sistem informasi, penguatan digital governance, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan kehutanan juga menjadi fokus penguatan tata kelola ke depan.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Dinas Kehutanan Jatim menetapkan sejumlah prioritas strategis, antara lain penguatan pengelolaan hutan berbasis teknologi, peningkatan kompetensi dan regenerasi SDM, serta percepatan integrasi dan digitalisasi tata kelola kehutanan.
“Penghargaan ini bukan tujuan akhir, tetapi menjadi motivasi untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tukas Kadishut Jatim ini.
Capaian ini menegaskan komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tata kelola kehutanan yang profesional, transparan, adaptif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. (ivan)
