SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi anjloknya harga telur ayam ras yang belakangan dikeluhkan peternak. Upaya tersebut dilakukan menyusul kondisi surplus produksi yang menyebabkan harga telur di tingkat peternak turun hingga di bawah biaya produksi.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Telur Ayam Ras yang digelar di Kantor Dinas Peternakan Jawa Timur, Jumat, (5/6/2026).
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan harga telur di tingkat peternak sempat berada pada kisaran Rp20.000 hingga Rp20.500 per kilogram. Angka tersebut dinilai belum mampu menutup biaya produksi yang harus dikeluarkan peternak. Dikutip dari detik.com, Sabtu, (6/6/2026).
Karena itu, Pemprov Jatim berupaya mendorong harga telur kembali ke kisaran Rp24.000 per kilogram agar usaha peternakan ayam petelur tetap berjalan sehat dan berkelanjutan.
“Kalau harga telur berada di kisaran Rp20.000 sampai Rp20.500 per kilogram, peternak pasti merugi. Karena itu kami ingin memastikan ada langkah konkret agar harga di tingkat peternak bisa lebih baik,” ujar Emil.
Salah satu jurus yang ditempuh adalah memperkuat penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Emil, program tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk membantu menyerap produksi telur sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Selain meningkatkan penyerapan, Pemprov Jatim juga mendorong perluasan distribusi telur ke berbagai daerah yang masih membutuhkan pasokan tambahan. Langkah ini dinilai penting mengingat sentra produksi telur di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Blitar, menghasilkan produksi yang sangat besar.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pemerintah, sejumlah daerah masih memiliki kebutuhan telur yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh peternak lokal. Kondisi tersebut membuka peluang distribusi telur dari daerah surplus menuju wilayah yang membutuhkan.
“Skema seperti ini sedang kami dorong agar daerah yang membutuhkan pasokan bisa terhubung langsung dengan sentra produksi telur,” katanya.
Pemprov Jatim juga menyoroti panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan harga telur di tingkat peternak tetap rendah. Selama ini, telur yang masuk ke dapur MBG umumnya telah dibeli dengan harga yang cukup baik, namun tidak langsung berasal dari peternak.
Akibatnya, peternak hanya menerima harga sekitar Rp20.000 per kilogram, sementara telur yang sama dapat dijual ke dapur MBG dengan harga mencapai sekitar Rp25.000 per kilogram.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong pembelian langsung melalui koperasi peternak. Dengan skema ini, keuntungan yang selama ini dinikmati perantara diharapkan dapat lebih banyak dirasakan oleh peternak sebagai produsen utama.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Indyah Aryani, mengingatkan bahwa penyerapan melalui program MBG saja belum cukup untuk mengatasi surplus produksi telur yang terjadi di Jawa Timur.
Menurutnya, volume produksi telur masih jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan yang dapat diserap program tersebut. Karena itu, pencarian pasar baru di luar daerah harus terus dilakukan agar kelebihan produksi dapat tersalurkan.
“Produksi telur kita masih surplus. Karena itu, selain meningkatkan penyerapan melalui MBG, pasar-pasar di luar daerah juga harus terus dicari agar kelebihan produksi dapat tersalurkan,” ujarnya.
Selain membahas perluasan pasar, rapat koordinasi juga mengkaji peluang keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam membantu penyerapan telur. Skema pembelian bersama yang telah diterapkan di Kabupaten Magetan dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Jatim berharap penurunan harga telur dapat ditekan, distribusi menjadi lebih efisien, dan kesejahteraan peternak ayam petelur tetap terjaga di tengah surplus produksi yang masih berlangsung. (ivan)
